Oleh Joko Lestari, Wartawan Poskota
Kata netralitas belakangan ini ramai dibahas. Beragam pendapat pun dilontarkan menyusul Presiden Jokowi mengundang para ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah (minus Nasdem), di Istana Merdeka.
Ada yang berpendapat, sikap Jokowi ini tidak netral karena ikut cawe – cawe soal politik jelang pilpres. Pendapat ini, tentu dengan sejumlah argumen yang disampaikan.
Pendapat berbeda juga dilontarkan guna mematahkan pendapat yang menyebutkan tidak netral dan ikut cawe- cawe. Intinya silang pendapat soal netral dan tidak netral, mewarnai dinamika politik dalam pekan ini.
Saya dapat menduga, soal netral dan tidak netral akan terus menjadi isu yang tiada henti dihembuskan menyongsong perhelatan akbar, pemilu serentak (pilpres dan pileg) yang digelar 14 Februari 2024.
Sebut saja, soal pengawasan terhadap safari politik bakal calon presiden, sudah
memunculkan penilaian Bawaslu belum netral.Ada pembedaan perlakuan dalam pengawasan safari politik Anies dan Ganjar.
Meski pendapat tersebut masih perlu dikaji lebih jernih lagi, tetapi penilaian yang mencuat perlu disikapi secara bijak, baik oleh Bawaslu sendiri maupun pihak – pihak terkait yang diawasi.
Bijak dimaksud adalah merespons setiap saran, masukan dan hasil kajian dari berbagai kalangan, lebih – lebih dari mereka yang merasakan langsung mendapatkan perlakukan tidak netral.
Langkah berikutnya, adalah memperbaiki, jika memang ada yang perlu diperbaiki atau disempurnakan lagi. Menutupi kekurangan, apalagi kekeliruan tak ubahnya membiarkan pelanggaran silih berganti.
Jika pembiaran terjadi, dapat memunculkan embrio keraguan atas netralitas badan penyelenggara dan pengawas dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya.
