Pasalnya, keputusan akhir mengubah sistem proporsional ada di tangan MK.
“Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo (silakan) Pengambil keputusan adalah sembilan hakim MK. Kalau ini (pernyataan sikap 8 parpol) saja hanya untuk hore-hore,” kata Pacul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 Januari.
Namun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP itu mengatakan, pihaknya tak punya hak untuk melarang parpol lain untuk menyatakan pendapatnya.
Pacul pun mendorong setiap parpol harus memikirkan ulang setiap sistem yang ada.
“Bahasanya Bung Karno kita tidak blenggem. Kita harus selalu berpikir, think and rethinking, terus ditajamkan,” kata ketua Komisi III DPR itu.
