BEM UI Depok Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kampus, Salah Satu Tuntutannya Soal Kekayaan Rektor yang Capai Rp35 Miliar

DEPOK,  POSKOTA.CO.ID - Anggota kepolisian lakukan pengamanan terkait rencana  aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa tergabung dalam BEM Universitas Indonesia (UI) Kota Depok, di lingkungan Universitas Indonesia.

Kapolsek Beji, Kompol Dr. Cahyo mengatakan berdasarkan laporan anggota bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB mahasiswa UI lakukan demo.

"Demo nya internal dilakukan di dalam lingkungan kampus saja," ujar Kapolsek Beji Kompol Dr.Cahyo kepada Poskota usai dikonformasi, Selasa (30/8/2022) siang.

Mantan Kapolsek Koja Jakarta Utara ini mengungkapkan anggota sudah disiagakan didampingi Wakapolsek Beji AKP Winam Agus.

"Anggota dengan Wakapolsek sudah ada di TKP untuk mengamankan jalannya aksi. Personil gabungan Polres dan Polsek Beji tutupnya.

Terpisah Ketua BEM UI, Bayu Satria melihat dalam aksi unjuk rasa yang akan dilakukan nanti ada sejumlah tuntutan yang akan disuarakan salah satunya adalah soal harta kekayaan Rektor UI, Prof Ari Kuncoro yang melonjak hanya dalam waktu tiga tahun.

"Bertambah harta kekayaan rektorat Kuncoro menjanggalkan.Jadi kalau yang disampaikan oleh Rektor UI melalui Humas UI itu, bahwa LHKPN yang dilaporkan adalah gabungan begitu,” ucapnya.

Selain itu Bayu menyebutkan yang akan disoroti terkait kenaikan yang signifikan, Rp35 miliar bukannya angka yang sedikit.

Menurut Bayu harta kekayaan Prof.Ari Kuncoro sedikit banyaknya dihasilkan dari luar UI. Prof Ari Kuncoro diketahui sempat rangkapan jabatan sebagai komisaris di salah satu bank milik BUMN.

"Karena pernah menjabat sebagai komisaris, dan menghasilkan pundi-pundi kekayaan dan pada akhirnya Rektor UI tak fokus dalam menyelesaika  kepemimpinannya di UI," katanya.
Itu itu para mahasiswa bakal lakukan turun aksi di lingkungan kampus UI.

"Para mahasiswa nanti dalam aksi rektor dapat menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai," tuturnya.

Beberapa tuntutan yang lain diantaranya adalah:
Pertama terkait Statuta UI yang memperbolehkan seorang rektor rangkat jabatan, dan masalah kecacatan formil serta substansi lainnya.
"Lalu kita juga nanti akan menyoroti  masalah kekerasan seksual dalam kampus yang sampai hari ini UI belum membuat peraturan rektor tentang kekerasan seksual yang menjadi amanat dalam Permendikbud PPKS," tambahnya.

Sedangkan selanjutnya, Bayu menyebutkan masalah biaya pendidikan yang dinilai tidak ada keringanan dan malah melambung tinggi.
Tuntutan terakhir adalah masalah pembunuhan mahasiswa UI di Danau UI, yang sampai tujuh tahun tidak selesai," tutupnya. (Angga)