DEPOK, POSKOTA.CO.ID - Terjadi kisruh soal penerima manfaat Kartu Depok Sejahtera (KDS) program dari pemerintah daerah Kota Depok, karena diduga tidak tepat sasaran dan bermuatan politik.
Akibat kekisruhan terkait dengan program KDS dari pemerintah daerah Kota Depok itu, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok akan menggungat dan sepakat mengeluarkan mosi tidak percaya.
Dalam pertemuan para anggota dewan DPRD Kota Depok sebanyak enam fraksi di luar dari fraksi PKS yang merupakan partai penguasa, telah sepakat seluruh anggota dewan berjumlah sebanyak 38 anggota akan melakukan interpelasi.
"Sudah kita sepakati seluruh anggota yang ada di DPRD Kota Depok berjumlah 38 anggota enam fraksi di luar partai penguasa akan lakukan interpelasi," ujar Hendrik Tangke Alo, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi PDI Perjuangan.
Ia bicara saat acara pertemuan koalisi para anggota dewan di Rumah Makan Betawi Ngumpul, Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Senin (9/5/2022) siang.
"Interpelasi kita ajukan untuk meminta jawaban pimpinan daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang juga sebagai Ketua DPD PKS Depok untuk transparan penggunaan KDS di lapangan sudah sesuai tepat sasaran atau tidak," ujar Hendrik.
Hal ini dilakukan menurut Hendrik akrab disapai HTA ini menuturkan bahwa dilapangan ditemukan ada beberapa penyimpangan dan penerimaan KDS ini tidak kepada orang yang membutuhkan.
"Kita mempunyai bukti-bukti dilapangan serta beberapa anggota dewan yang lainnya pada saat sedang melakukan reses di wilayah warga masih banyak tidak tahu soal keberadaan KDS tersebut," ungkapnya.
Selain itu faktor lain yang menjadi pertanyaan, HTA menuturkan dalam kartu KDS ada foto para pimpinan daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tersirat seperti ada bau politis.
"Dalam pertemuan para koalisi partai tergabung dalam anggota DPRD Kota Depok ini kita satukan pendapat bahwa kita tidak menolak dengan keberadaan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok soal KDS, kita dukung bahkan kita menandatangani program itu berjalan untuk membantu warga Depok," ujarnya.
"Namun dari hasil temuan di lapangan dalam penerapan di lapangan tidak sesuai dengan semestinya di wilayah pembagian KDS tidak merata hanya yang lebih didahulukan diduga memiliki kedekatan dengan partai penguasa PKS," tutur Hendrik.
Senada dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, dari Fraksi Golkar Komisi D, H. Tajudin Tabri, pikiran masyarakat bahwa anggota dewan tidak pro ke rakyat terkait kekisruhan KDS ini tidak benar.
"Apa yang viral di media sosial terkait kekisruan penerima manfaat KDS ini disebutkan anggota Dewan tidak mendukung sama sekali itu tidak benar. Disini kita utarakan KDS kita sahkan dan disetujui karena sesuatu ide yang baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun setelah berjalan realitas yang kita dapatkan di lapangan ternyata banyak penyimpangan," tuturnya.
Tajudin mengaris bawahi, program yang dibuat Wali Kota soal pemanfaatan KDS ini kemasannya memang bagus. Namun pada waktu beberapa anggota Dewan melakukan reses di wilayah penerima manfaat KDS ini tembang pilih dan banyak temuan.
"Semestinya warga yang seharusnya dapat malah tidak dapat warga dengan ekonomi pas-pasan. Malah yang mendapatkan memiliki kedekatan dengan penguasa," tutupnya.
Sedangkan Babai Suhaimi, Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB ini dalam pertemuan koalisi partai berjumlah enam fraksi di luar PKS ini sepakat seluruh anggota dewan akan menggungat serta mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota Depo yakni pimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang juga sebagai Ketua DPD Partai PKS Depok.
"Kita ingin wakil wali kota Depok atau Wali Kota Depok, dan juga bagi Ketua DPRD Kota Depok untuk memaparkan secara jelas dan transparan bentuk pemanfaatan asas dari KDS," tutupnya.
Sementara itu pantauan Poskota di lokasi koalisi fraksi dewan ini juga dihadiri oleh mantan Wali Kota Depok Pradi Supriatna serta pada petinggi Ketua Partai PAN,PKB, PPP, Gerindra, dan masih ada lagi. (Angga)
