“Seluruh dinas dari mitra Komisi B kami minta lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.
Selanjutnya SKPD mitra Komisi C terdapat alokasi anggaran Rp 5,8 triliun.
Komisi C merekomendasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengantongi penyertaan modal daerah (PMD) agar mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.
“Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat Covid-19,” jelas Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Yusuf.
Sedangkan mitra Komisi D bidang Pembangunan mengantongi pagu anggaran Rp 16,3 triliun.
Komisi ini merekomendasikan agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mengutamakan pembangunan rusunawa dan rusunami, agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.
Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat mendapatkan pagu anggaran Rp33,9 triliun.
Komisi E merekomendasikan agar mitra kerja memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan untuk kader Dasawisma, dan mendorong penambahan insentif untuk guru swasta. (deny)
