"Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," tegasnya.
Semrawut
Kesemerawutan data Bansos juga disampaikaikan pengelola desa lainnya.
Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti misalnya.
Dia mengatakan jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaliran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.
Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran.
Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," katanya.
Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini, ia berharap, Risma segera meresponnya. (aji)
