JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Pemerintah mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) secara nasional agar program substitusi impor LPG dengan gas alam dapat dioptimalkan.
Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan dan membangun ketahanan energi secara lebih massif.
"Target Pemerintah di tahun 2024 adalah sebesar 4 juta sambungan rumah tangga (SR) jargas. Sementara realisasi sampai dengan tahun 2020, baru mencapai total sebesar 660 ribu SR atau sekitar 16.5%-nya. Masih sangat jauh dari target. Padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi," tegas Mulyanto.
Mulyanto menilai sejauh ini Pemerintah kurang serius mengembangkan jaringan gas di wilayah-wilayah produktif.
Mulyanto mencontohkan hingga kini di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan belum terjangkau jargas. Padahal pilot project jargas di rumah susun Tangerang sudah lama berjalan.
Baca juga: Proyek Betonisasi di Jalan Raya Gas Alam Terkendala Padatnya Kendaraan Lalu Lalang
"Beberapa wilayah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sudah masuk jargas. Tapi Tangerang sampai sekarang masih belum. Ini kan menunjukan Pemerintah tidak serius menjadikan jargas sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat," kritik Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini memaparkan bahwa secara umum program substitusi LPG dengan gas alam ini dapat menghemat devisa. Hitungannya, harga gas alam lebih murah daripada LPG. Selain itu cadangan gas alam berlimpah.
Dengan begitu secara nasional, masyarakat dapat berhemat sebesar Rp. 0,3 triliun per tahun. Sementara Pemerintah dapat menghemat subsidi LPG sebesar Rp 3,3 triliun per tahun.
"Jumlah yang lumayan besar," tegas politisi senior PKS ini.
Mulyanto menyambut baik upaya Kementerian ESDM untuk substitusi LPG dengan Dimethyl Ether (DME), sebagai hasil gasifikasi batubara yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor LPG.
.png)
