JAKARTA - Di era Presiden Jokowi demokrasi kualitasnya menurun, daya tahan demokrasi melemah (freedom of spech, freedom of ekspresion).
Hal itu disampaikan pengmata / analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, di Jakarta, Selasa (23/2/2021).
"Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2020 sperti termuat dalam versi The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam laporan ini, Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil," katanya, Selasa (23/2/2021).
Baca juga: Tren Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia, PKS Sepakat Memperbaiki dan Ajak Saling Gandeng Tangan
Pangi berharap wacana Presiden Jokowi merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata, bisa segera Presiden intervensi, ditindaklanjuti partai politik keinginan Presiden di DPR.
"Sebagaimana Presiden bisa intervensi Pilkada di tunda 2024 lewat kaki tangan tokoh sentral ketua umum partai politik, logikanya revisi UU ITE mestinya juga bisa, kalau ada yang menolak," katanya.
Presiden harusnya, kata Pangi, bisa mengatasi masalah tersebut, sebab Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang punya legitimasi, kekuasaan dan pengaruh yang cukup kuat dalam desain sistem presidensial Indonesia.
Baca juga: Menko Polhukam: Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural, Belum Substansial
"Betapa pentingnya negara menghormati hak rakyat untuk menyatakan pandangan, pikiran dan kata-katanya pada ruang ekspresi media online maupun media offline. Bahkan Freedom House dijadikan sebagai parameter pemenuhan kebebasan hak sipil dan demokrasi," ucapnya.
Penghormatan pada kebebasan sipil dan termasuk di dalamnya adalah kebebasan bagi kaum minoritas.
Freedom House bisa memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang demokrasi dalam persimpangan jalan karena mulai tersumbatnya kanal kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan mengadakan perkumpulan.
Baca juga: LP3ES: Indeks Demokrasi Indonesia Tahun Ini akan Anjlok
Sistem otoriter adalah sistem yang selalu curiga pada manusia dan kebebasannya.
"Kalau sistem demokrasi sebaliknya negara yang terus dicurigai dan diawasi ketat oleh manusia dan kebebasannya, era Presiden Jokowi yang terjadi adalah fenomena negara over dosis curiga dengan pikiran-pikiran kebebasan rakyatnya," katanya. (rizal/win)
