JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan refleksi kinerja KLHK selama tahun 2020, dan persiapan langkah-langkah sektor LHK tahun 2021.
Menteri Siti menjelaskan, tahun 2020 menjadi momen untuk pemantapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerja KLHK, pemantapan sasaran nasional, serta pemulihan.
"Pandemi Covid-19 memberikan ruang kita untuk berkontemplasi, dan semakin menegaskan pertautan keseimbangan ekonomi-ekologi-sosial untuk pembangunan nasional. Saya kembali tegaskan, upaya pemulihan lingkungan melekat dengan langkah pembangunan ekonomi," kata Menteri Siti Nurbaya dalam acara yang berlangsung hybrid, secara luar jaringan dan dalam jaringan (luring dan daring).
Baca juga: Balai Kemenperin Tingkatkan Nilai Tambah Kulit Buaya Jadi Produk Kerajinan
Acara dikemas dengan tema Refleksi 2020: The State of Indonesia's Forest (SOIFO) 2020, Hints (Pokok-pokok) dan Seek (Harapan) 2021, di Jakarta, Rabu (30/12/2020), yang dihadiri lebih dari 1000 peserta.
Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkapkan ada tiga fokus kerja KLHK pada 2021. Pertama, pemantapan Perhutanan Sosial sebagai basis pembangunan ekonomi rakyat.
Bobot kegiatannya yaitu pemberian akses lahan, kesempatan usaha dan fasilitasi yang terintegrasi. Kedua, pemulihan lingkungan secara sistematis, masif, meluas, dan melembaga.
Baca juga: Dirawat di RSD Wisma Atlet, Pasien Covid-19 Langsungkan Pernikahan Virtual dengan Pujaan Hatinya
Upaya ini meliputi pemulihan gambut dan mangrove, serta rehabilitasi hutan dengan kerja bersama secara besar-besaran, ekspansif, substansial dengan muatan kerja rehabilitasi berupa pembibitan, penanaman dan pemeliharaan.
Ketiga, penyederhanaan bagian elemen masyarakat untuk berusaha menjadi produktif, dengan pengawasan standard, dan law enforcement, dengan satu tujuan yaitu lingkungan yang sustainable.
Pada kegiatan Refleksi Tahun 2020, KLHK juga meluncurkan buku The State of Indonesia's Forest (SOIFO) 2020.
Bagi pemerintah Indonesia, gambaran keadaan hutan dan kehutanan Indonesia dalam SOIFO 2020 ini dapat dianggap sebagai sebuah dokumen politik.
Baca juga: Protokol Kesehatan Jadi Pedoman Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi
Buku tersebut merefleksikan proses partisipatif dalam mencapai konsensus berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan Indonesia.
Dalam buku ini juga menunjukkan konsistensi corrective actions, dan dapat menjadi referensi internasional.
"Kehadiran buku ini menjadi bukti penting untuk 'Write what you do' dan 'Do what you write'. Jadi tulis apa yang kamu kerjakan, jangan mengarang-ngarang,” ungkapnya.
Baca juga: Pemerintah Optimistis Tahun 2021 Menjadi Titik Balik Penanganan Pandemi
Selain itu, lanjutnya, kita konsisten terhadap rencana-rencana kerja kita untuk implementasinya. Dengan prinsip sesederhana itu juga, kita membangun nilai-nilai produktif bagi bangsa ini, di samping membangun energi positif yang sedang sangat-sangat dibutuhkan.
"Besar harapan kita bersama, agar tahun 2021 dan tahun-tahun seterusnya, kita tetap selalu dapat mencatatkan kemajuan dan pencapaian yang lebih baik demi kemaslahatan rakyat dan kehidupan di planet bumi yang lebih berkelanjutan," lanjutnya.
Transparansi Pengelolaan Kehutanan di Indonesia
Penasihat Senior Menteri LHK selaku editor pelaksana SOIFO 2020 Efransjah, mengatakan buku ini menunjukkan kepada dunia internasional tentang transparansi pengelolaan kehutanan di Indonesia.
Baca juga: Sambut Tahun Baru 2021, Anies: Semangat Baru Untuk Melewati Pandemi COVID-19
"Kita menyajikan apa adanya dalam buku ini. Meski begitu, silahkan saja kalau ada yang mau membahas dari aspek keilmuan lain misalnya," katanya.
Bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO), Buku SOIFO pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, dan mendapat respons positif khususnya dari kalangan internasional.
Berdasarkan pengalaman tersebut, SOIFO akan diperbarui secara berkala, untuk memenuhi harapan publik.
FAO Indonesia Representative Ad Interim, Richard Trenchard menyampaikan apresiasi atas peluncuran SOIFO 2020 ini.
Baca juga: Mahfud MD Tak Masalahkan Pendirian Front Persatuan Islam Selama Tak Bertentangan dengan Hukum
.jpg)
