PKS menilai Pemerintah terkesan memaksakan diri dengan penambahan norma baru ini. Padahal sebenarnya, sektor pendidikan ini tidak terkait langsung dengan upaya membangun kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif serta penciptaan lapangan kerja, yang menjadi inti dari RUU Cipta Kerja.
"Karena itu Pemerintah sebaiknya tidak usah menambah norma baru terkait Perizinan Berusaha tersebut.
Tidak harus juga kita menyamakan nomeklatur perizinan di sektor pendidikan dengan Perizinan Berusaha. Karena kita telah sepakat, bahwa sektor pendidikan tidak masuk dalam sektor “berusaha”, sehingga tidak memerlukan “Perizinan Berusaha”.
Biarlah sektor pendidikan diatur secara penuh dalam UU Eksiting yang ada, " tegas Mulyanto. (rizal/tha)
