JAKARTA – Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri penyerahakan bantuan bagi 2.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Cimahi.
“Pagi ini Presiden akan memantau langsung pencairan PKH Tahap I tahun 2020 ini, ” ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara Rabu, (29/1/2020)
Total bantuan PKH Tahap I yang disalurkan di Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat, Rp 172 miliar.
Presiden, kata Mensos, ingin melihat dari dekat bagaimana PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan dengan baik dan sekaligus berdampak. “Jadi, beliau ingin berdialog langsung dengan ibu-ibu para penerima PKH,” ungkapnya.
Kementerian Sosial hingga 17 Januari 2020, telah menyalurkan bansos PKH senilai Rp7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020 Rp 29,3 triliun.
“Tahun ini, kebijakan penyaluran PKH diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan bisa mendukung program nasional pencegahan stunting, ” tandasnya.
Kebijakan tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
“Kemensos telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH dan menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” katanya.
Sedangkan untuk kenaikan indeks terdapat pada kategori ibu hamil dan anak usia dini yang awalnya masing-masing menerima Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta.
Untuk indeks bantuan komponen lain masih tetap, yakni Komponen Pendidikan Anak SD/sederajat Rp 900 ribu per tahun; Komponen Pendidikan Anak SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun;
Juga, komponen Pendidikan Anak SMA/sederajat Rp 2 juta per tahun; Komponen Penyandang Disabilitas Berat Rp2,4 juta per tahun; serta Komponen Lanjut Usia 70 tahun ke atas Rp 2,4 juta per tahun.
“Kami menyesuaikan indeks bansos PKH 2020 dengan kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, sehingga jumlah bantuan yang diterima KPM bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan maksimal 4 orang per keluarga, ” ungkapnya.
Indeks bantuan hanya diberikan kepada ibu dengan maksimal 2 kehamilan, anak usia dini maksimal dua orang, lanjut usia maksimal 1 orang, serta penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang.
“Tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPM PKH, pencegahan stunting, mendorong program Keluarga Berencana, serta kelangsungan pendidikan anak-anak,” katanya.
Penyerahakan bansos PKH akan diikuti 2.500 KPM dari Kota Cimahi (1.200 KPM), Kota Bandung (500 KPM), Kabupaten Bandung Barat (500 KPM), serta Kabupaten Bandung (300 KPM).
Juga, hadir 145 SDM PKH masing-masing dari Kota Cimahi 44 orang, Kota Bandung 30 orang, Kabupaten Bandung Barat 30 orang, Kabupaten Bandung 40 orang, dan satu orang Koordinator Wilayah Jawa Barat.
Terdapat 112 orang KPM graduasi dalam proses penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Negara Indonesia (BNI) dari 2.500 KPM PKH tersebut, yang diharapkan telah tergraduasi bisa berdikari dan sejahtera.(tri)
