Persempit Kesenjangan

Oleh H.Harmoko Selama masih ada orang yang kaya dan miskin, maka kesenjangan sosial sulit terelakkan. Tetapi yang menjadi persoalan bukan semata masalah kesenjangan yang masih mendera negeri kita - itu fakta yang sulit dipungkiri-, melainkan bagaimana mencegah jurang kesenjangan tidak semakin melebar. Jika jurang kesenjangan sosial kian menganga, maka dapat digambarkan  “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” sebagaimana cuplikan syair lagu berjudul “Indonesia” yang didendangkan Rhoma Irama. Kita dapat memahami mengatasi kesenjangan sosial bukan persoalan mudah.Tidak semudah membalik telapak tangan. Para ahli, pengamat dan hasil studi juga menyebutkan bahwa persoalan ketimpangan ekonomi tidak bisa dihindari oleh negara berkembang manapun.Ketika negara tumbuh cepat, tetapi tidak diikuti oleh pemerataan yang tinggi, maka yang paling diuntungkan adalah kelompok masyarakat kaya.Sementara warga miskin pasti  terpinggirkan. Sebuah lembaga keuangan internasional pernah merilis pengamatannya yang menyebutkan 1 persen orang Indonesia menguasai hampir setengah kekayaan Indonesia atau tepatnya di angka 49,3 %. Info lain menyebutkan juga bahwa harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Astaghfirullah. Data yang sudah terpublis ini memang masih perlu dikaji ulang dan didalami lagi kini, mengingat beragam program pembangunan sudah dilakukan yang tujuan utamanya mengentaskan kemiskinan seperti alokasi dana desa yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah. Dana desa dikucurkan sebagai upaya  mengatasi ketimpangan yang terjadi antarwilayah, antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan juga antara desa yang satu dengan yang lain. Dana desa ini dimakasudkan untuk memberdayakan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Desa yang semula dikategorikan tertinggal, dibina dan ditingkatkan menjadi desa berkembang, dan selanlanjutnya menjadi mandiri. Namun dengan melihat data yang menyebutkan masih terdapatnya 14 ribu desa tertinggal yang tersebar di sejumlah daerah membuktikan, atau setidak-tidaknya mengindikasikan bahwa  kesenjangan sosial masih menjadi problem utama negeri kita. Bahkan, tidak sedikit desa tertinggal yang hanya berjarak puluhan kilometer saja dari Ibukota negara. Kesenjangan sosial sering dimaknai juga sebagai ketimpangan – kepincangan –ataupun disparitas. Segala bentuk ketidakseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan adanya perbedaan. Contoh konkret dalam kehidupan sehari – hari adalah kesenjangan antara orang kaya dan miskin yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan di lingkungan sosial. Kesenjangan pendidikan yang menyebabkan perbedaan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Kesenjangan sosial  juga dapat terjadi karena faktor ” ketidakadilan” dalam memberikan kesempatan berusaha karena praktik monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme yang berakibat kian tersingkirnya rakyat kecil. Tak jarang dampaknya  mempertontonkan yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Terindikasi juga, ketimpangan kian melebar, jika elit kaya ikut memainkan aturan yang menguntungkan mereka, berupaya memblokir kebijakan yang dapat merugikan mereka. Dengan begitu kesenjangan timbul bukan hanya karena keterbatasan kemampuan dan  kesempatan, tetapi juga adanya tekanan politis dan struktural. Sementara itu kita tahu, jurang kesenjangan yang tak kunjung teratasi, dapat menimbulkan kecemburuan sosial, frustrasi sosial hingga disintegrasi sosial. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dengan melakukan perubahan radikal melalui kebijakan yang pro rakyat. Di antaranya memberikan kesempatan yang sama, terutama kepada warga miskin dalam berusaha, berkarya meningkatkan kualitas hidupnya dengan membukakan akses seluas – luasnya tanpa pembedaan perlakukan. Kita berharap pemerintahan hasil pilpres 17 April mendatang, siapa pun yang terpilih menjadi presiden, hendaknya makin fokus mengatasi kesenjangan sebagai upaya konkret mengentaskan kemiskinan. Jika abai atasi kesenjangan, maka kemiskinan yang akan menjadi tontonan, dan pemilihan presiden yang menghabiskan dana dan daya yang besar  hanya menjadi sia-sia belaka. (*)