Ideologi Pancasila Ditolak Tetapi Kok Gaji Mau?

DIRJEN Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo, kaget karena 19,4 % PNS menolak ideologi Pancasila. Ini berdasarkan survei Alvara atas PNS berusia 25-40 tahun. Orang-orang ini maunya apa? Mestinya keluar saja dari PNS. Gajinya mau tapi ideologi negara diemohinya. Itu namanya baru konsisten. Di masa Orde Baru ada penataran P-4 (Pedoman dan Penghayatan Pengamalan Pancasila) untuk pejabat, PNS, pegawai swasta, pelajar, mahasiswa. Setelah masuk era reformasi, P-4 dihapus, mungkin dianggap bahwa manusia Indonesia sudah Pancasilais semua. Sudah 20 tahun tak ada penataran P-4. Tapi di negara yang penduduknya sudah Pancasilais itu, korupsi makin marak, dekadensi (kemerosotan) moral generasi muda semakin nyata. Dari yang jadi budak narkoba, perkosaan sampai pembunuhan, kini menjadi berita sehari-hari. Pemerintah kembali rindu akan pentingnya pemasyarakatan Pancasila. Sementara BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sedang dimatangkan, di sana-sini ramai diberitakan hasil survei yang isinya mengancam NKRI. SMRC misalnya, merilis bahwa 9,2 % setuju Indonesia menjadi negara khilafah (negara Islam). Terakhir survei Alfara yang cukup menyentak Dirjen Kemendagri Sudarmo. Bila 19,4 % PNS tidak setuju Pancasila, bararti hampir seperlima dari 4,37 juta PNS tidak suka dengan ideologi Pancasila. Ditilik dari kisaran umurnya (25-40), mereka adalah PNS-PNS produktif yang punya peluang menyebarkan “aliran-nya di lingkungan PNS itu sendiri. Mereka ini generasi yang mengingkari sejarah. Tanpa Pancasila, Indonesia tak bisa berdiri lama, bahkan mungkin layu sebelum berkembang. Sebab setelah merdeka 17 Agustus 1945, kelompok Islam yang menjadi mayoritas ingin RI jadi negara Islam. Tapi Bung Karno tak setuju. Sebab rakyat RI bukan hanya penganut Islam, ada Kristen, Hindu, Buda. Beruntunglah pendiri bangsa mau kompromi, sehingga akhirnya sila pertama Pancasila bisa diputuskan menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, 19,4 % PNS yang menolak Pancasila, sebaiknya keluar saja dari PNS, sebagai konsitensi keyakinannya. Aneh jadinya, bila PNS itu mau gajinya, tapi menolak ideologi negara yang memberi gaji. – gunarso ts