Calon Ketua Bebas Korupsi Sedang Dicari DPR–Golkar

HUKUM tak selalu berbanding lurus dengan etika. Kasus Setya Novanto adalah contoh paling nyata. Meski dia telah menjadi tersangka dan ditahan KPK, sejumlah elit politik di DPR dan Golkar masih berusaha mempertahankan. Jika akhirnya Setya Novanto terpental dari kursinya, PR baru bagi DPR-RI dan Partai Golkar untuk mencari Ketua yang benar-benar bebas korupsi. Anggota Dewan Kehormatan Golkar Ginanjar Kartasasmita menyarankan, untuk mencari sosok pengganti Ketum Golkar dan Ketua DPR seyogyanya dicek ke KPK. Adakah catatan buruk di sana? Sebab berdasarkan pengalaman kasus Setya Novanto, DPR-Golkar menjadi tak pernah tenang. Sebentar-sebentar bergolak gara-gara ulah Ketuanya. Sebelum era reformasi, tak ada cerita dan beritanya Ketua DPR-Ketum Golkar jadi urusan Kejaksaan. Harmoko yang jadi Ketua DPR-Ketum Golkar di masa transisi dari Orde Baru ke era reformasi, baik-baik saja. Tapi di era reformasi ini, ketika Ketua DPR dan Ketum Golkar dipegang “satu paket” oleh Setya Novanto, antara Senayan (DPR) dan Slipi (DPP Golkar) gaduh melulu. Sebelum terpilih jadi Ketua DPR, sudah banyak kasus menyentuh Setya Novanto. Tapi dipaksakan juga menjadi Ketua DPR. Paling ironis, pasca dibelit kasus “papa minta saham” sehingga terpental dari kursi DPR, dia malah terpilih jadi Ketum Golkar. Bahkan setelah itu, lewat uji materi di MK dia bisa kembali menjadi Ketua DPR gelombang ke-II meski masih dalam satu periode. Belum juga kasus “papa minta saham” dilupakan publik, kembali DPR-Golkar jadi gaduh gara-gara Setya Novanto banyak disebut dalam kasus korupsi e-KTP. Berbagai manuver dilakukannya, tapi pada akhirnya dia jadi juga sebagai tersangka KPK jilid II bahkan diistirahatkan pula di Rutan KPK. Jika sudah menjadi tersangka kasus korupsi, etikanya harus meletakkan jabatan. Tapi konco-konconya di DPR-Golkar justru mempertahankan dengan alasan, belum bertatus terdakwa. Karena dapat angin, boro-boro Setya Novanto mengundurkan diri, justru kirim nota keberatan bermeterai Rp6.000 agar jangan dicopot, karena harus menunggu hasil sidang praperadilan. Apa pun hasil praperadilan nanti, politisi Senayan dan Slipi harus cermat mencari pengganti ketua. Jika masih juga memaksakan sosok yang pernah masuk catatan KPK/ Kejaksaan, kegaduhan di DPR dan Golkar takkan kunjung selesai. DPR akan dilecehkan rakyat dan Golkar pun jadi partai gurem karena ditinggal konstituennya. –gunarso ts