pakar hukum tata negara

Kawal Pemilu

Datang ke KPU RI, Refly Harun: Indikasi Kecurangan Pemilu 2024 Terlihat Dari Keterlibatan Istana

Rabu 20 Mar 2024, 18:01 WIB

Kawal Pemilu

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Endus Operasi Senyap Istana Gagalkan Hak Angket

08 Mar 2024, 19:23 WIB

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun orasi dalam aksi unjuk rasa depan DPRMPR RI, Jakarta Pusat. (Pandi)

Kawal Pemilu

Massa Aksi Depan Gedung DPR/MPR, Tuntut Ketua KPU hingga Bawaslu Dipecat

08 Mar 2024, 18:54 WIB

Elemen masyatakat gelar unras depan Gedung DPRMPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (83). (Pandi)

Kawal Pemilu

Bivitri Susanti Tegaskan Hak Angket Bisa Putuskan, Pemilu Diulang, Ini Alasannya

04 Mar 2024, 20:37 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. (ist)

Nasional

KontraS: Sebaiknya Film Dokumenter Dirty Vote Dipandang Sebagai Wadah Partisipasi Publik

15 Feb 2024, 19:58 WIB

Kriminal

Polisi Tak Tanggapi Pernyataan Prof Yusril Terkait Desakan Penghentian Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri

16 Jan 2024, 18:01 WIB

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra. (ist)

Nasional

Heboh! MK Putuskan Tolak Gugatan PBB Perihal 'Presidential Threshold', Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun: MK Menyumbang Polarisasi di Masyarakat

09 Jul 2022, 21:42 WIB

Youtube Refly Harun yang bertema "Bongkar Putusan MK: Penjaga Oligarki. (ist)

NEWS

Keras! Erick Thohir Disebut Belum Layak Jadi Capres, Pakar: Bahaya Jika Dia Maju

20 Jun 2022, 09:23 WIB

Nasional

Pakar Hukum Tata Negara: Pemberhentian Kepala Daerah Ditetapkan oleh Presiden

13 Mei 2022, 11:03 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. (foto: ist)

Kriminal

Pakar Hukum Tata Negara Soroti Bank Pemerintah Berikan Pinjaman Rp700 Miliar dengan Jaminan SHGB Diduga Cacat Administrasi

20 Jan 2022, 23:13 WIB

Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid. (ist)

Kriminal

Pakar Hukum Tata Negara Ikut Menyoroti Kasus Mafia Tanah di BPN Depok

04 Jan 2022, 08:30 WIB

Pakar Hukum Tata Negara, Dr Fahri Bachmid. (Ist)

Jakarta

Predikat WTP BPK ke Pemprov DKI Dipertanyakan Ketua DPRD, Pakar: Suara Pribadi atau Lembaga?

23 Agu 2021, 19:00 WIB

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan predikat WTP Pemprov DKI Jakarta. (foto: twitter/@prasetyoedi_)

NEWS

Pakar Hukum Tata Negara: Tidak Mudah Melanggengkan Presiden Jokowi Sampai 3 Periode!

20 Jun 2021, 06:00 WIB

pakar hukum tata negara

Datang ke KPU RI, Refly Harun: Indikasi Kecurangan Pemilu 2024 Terlihat Dari Keterlibatan Istana

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Endus Operasi Senyap Istana Gagalkan Hak Angket

Massa Aksi Depan Gedung DPR/MPR, Tuntut Ketua KPU hingga Bawaslu Dipecat

Bivitri Susanti Tegaskan Hak Angket Bisa Putuskan, Pemilu Diulang, Ini Alasannya

KontraS: Sebaiknya Film Dokumenter Dirty Vote Dipandang Sebagai Wadah Partisipasi Publik

Polisi Tak Tanggapi Pernyataan Prof Yusril Terkait Desakan Penghentian Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri

Heboh! MK Putuskan Tolak Gugatan PBB Perihal 'Presidential Threshold', Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun: MK Menyumbang Polarisasi di Masyarakat

Keras! Erick Thohir Disebut Belum Layak Jadi Capres, Pakar: Bahaya Jika Dia Maju

Pakar Hukum Tata Negara: Pemberhentian Kepala Daerah Ditetapkan oleh Presiden

Pakar Hukum Tata Negara Soroti Bank Pemerintah Berikan Pinjaman Rp700 Miliar dengan Jaminan SHGB Diduga Cacat Administrasi

Pakar Hukum Tata Negara Ikut Menyoroti Kasus Mafia Tanah di BPN Depok

Predikat WTP BPK ke Pemprov DKI Dipertanyakan Ketua DPRD, Pakar: Suara Pribadi atau Lembaga?

Pakar Hukum Tata Negara: Tidak Mudah Melanggengkan Presiden Jokowi Sampai 3 Periode!

Trending

Registrasi Kartu SIM Pakai NIK dan KK Resmi Dihentikan, Kini Wajib Verifikasi Wajah

Jakarta Fair Kemayoran 2026 Optimis Capai Target Jumlah Pengunjung

Hasil Visum Sebut Pilot asal AS di Papua Ditembak dari Jarak Sangat Dekat

Nggak Ribet Lagi, Android Kini Bisa AirDrop Foto ke iPhone