Dalam sambutannya, Shofiyulloh menegaskan, bahwa negara kesejahteraan tidak boleh berhenti sebagai gagasan normatif, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar masyarakat.
"Karena amanat Pasal 34 bukan hanya memelihara mereka yang lemah, tetapi juga memberdayakan mereka agar mandiri. Ukuran keberhasilan konstitusi kesejahteraan bukanlah banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan semakin banyak rakyat yang mampu bangkit, bekerja, berusaha, dan hidup sejahtera dengan martabatnya sendiri," ujarnya.
Shofiyulloh juga mengajak seluruh kader PMII membawa delapan pendirian tersebut ke tingkat rayon, komisariat, dan cabang untuk hadir langsung di tengah masyarakat.
Pengawalan di akar rumput tersebut diarahkan untuk mendampingi pesantren yang membutuhkan perbaikan ruang belajar, keluarga yang luput dari bantuan sosial, hingga pengemudi daring yang menghadapi persoalan perlindungan dan kesejahteraan kerja.
Pemilihan Bandung sebagai lokasi Muspimnas 2026 juga memiliki makna historis. Kota tersebut dikenal sebagai tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung serta menjadi bagian dari sejarah tumbuhnya gagasan pergerakan kerakyatan.
Melalui semangat Era Baru PMII yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, tradisi pesantren, dan nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, organisasi ini berupaya merumuskan arah pergerakan dan kaderisasi yang relevan dengan tantangan zaman.
"Komitmen tersebut menjadi ikhtiar bersama dalam menjaga jalan konstitusional menuju Indonesia Emas 2045, sehingga cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari," ucapnya.
