BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menegaskan delapan pendirian organisasi sebagai arah perjuangan dalam mengawal terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Delapan pendirian tersebut disampaikan dalam Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 19 November 2026.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, M. Shofiyulloh Cokro menyampaikan delapan pendirian tersebut merupakan komitmen organisasi dalam memastikan amanat konstitusi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Delapan pendirian PMII mencakup kewajiban negara menyejahterakan rakyat melalui regulasi, anggaran, dan kebijakan yang terukur, pemenuhan hak rakyat atas sumber produksi, pembaruan agraria yang adil, pembatasan monopoli, serta penguatan koperasi.
Selain itu, PMII menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam yang berkeadilan dengan memperhitungkan pemulihan lingkungan. Organisasi ini juga menegaskan hak pekerja atas upah layak, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat.
Baca Juga: KDM Siapkan Olahraga Rakyat di Kalimalang, Lomba Dayung Piala Gubenur akan Digelar
Pendirian lainnya mencakup pemerataan jaminan sosial dan pelayanan dasar, pendidikan bermutu bagi setiap anak, serta penguatan partisipasi dan hak berhimpun warga.
Sejalan dengan arah perjuangan tersebut, PMII menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program strategis pemerintah saat ini yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan.
Menurut PMII, agenda-agenda prioritas pemerintah tersebut memiliki titik temu dengan delapan pendirian organisasi dalam mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PMII siap bersinergis dan menjadi mitra strategis Pemerintah. Organisasi ini berkomitmen ikut mengawal implementasi program di lapangan agar pelaksanaannya tetap akuntabel, tepat sasaran, dan selaras dengan amanat konstitusi sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Baca Juga: Dukung KDM, Peradi Bekasi Raya Nilai Sayembara Tangkap Begal Tak Langgar Hukum
PMII juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 melalui pendidikan kader, pengorganisasian rakyat, advokasi kebijakan, dan pengawasan anggaran.
