Zarima Mirafsur Penuhi Panggilan Polisi Soal Fitnah Narkoba Yusuf Kartiko, Bukti Baru Diserahkan!

Kamis 19 Nov 2026, 18:33 WIB
Zarima Mirafsur mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis 19 November 2026. (Foto: Istimewa)
Zarima Mirafsur mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis 19 November 2026. (Foto: Istimewa)

POSKOTA.CO.ID,- Mantan model senior Zarima Mirafsur mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis 19 November 2026. Ia hadir bersama kuasa hukumnya, Alvi Muhammad. Kehadiran mereka bertujuan memenuhi undangan klarifikasi penyidik. Zarima bertindak sebagai saksi pelapor dalam kasus ini.

Laporan tersebut menyasar sejumlah akun Instagram dan TikTok. Akun-akun media sosial itu diduga melakukan pencemaran nama baik. Mereka juga dituding menyebarkan informasi bohong atau hoaks. Nama putra Zarima, aktor Yusuf Kartiko, ikut terseret dalam masalah ini.

Langkah pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari laporan sebelumnya. Zarima telah membuat laporan polisi pada 14 Oktober 2026. Laporan awal tersebut didaftarkan di Polda Metro Jaya.

"Hari ini Ibu Zarima datang ke Polres Jakarta Timur memenuhi undangan klarifikasi atas laporan polisi yang dilayangkan oleh Ibu Zarima terhadap beberapa akun sosial media, baik di Instagram maupun di TikTok, pada tanggal 14 Oktober 2026 di Polda Metro Jaya," ujar Alvi Muhammad di Polres Metro Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: Zarima Muncul Lagi, Dia Diperiksa Terkait Dugaan Penggelapan

Penyelidikan perkara ini kini beralih ke Polres Metro Jakarta Timur. Penyidik setempat mengambil alih penanganan laporan tersebut. Hal ini terjadi karena dugaan tindak pidana diketahui berada di wilayah hukum mereka.

Selain faktor lokasi kejadian, ada alasan lain yang mendasarinya. Zarima ternyata memiliki tempat tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penanganan di wilayah ini dinilai tepat.

"Ya karena alamat saya domisili juga di Jakarta Timur, ada rumah juga di sini," kata Zarima.

Kuasa hukum Zarima turut memaparkan aspek proseduralnya. Ia menyebut pengalihan ini sudah sesuai aturan yang berlaku. Sebab, locus delicti atau tempat kejadian perkara diketahui oleh pelapor berada di area tersebut.

"Jadi tindak pidana ini diketahui oleh klien kami itu di wilayah hukum Polres Jakarta Timur. Sehingga sesuai dengan administrasi, Polres Jakarta Timur yang melakukan penanganan terhadap perkara laporan polisi klien kami," jelasnya.

Bukti Pengulangan Pelanggaran Diserahkan

Agenda klarifikasi hari itu berlangsung dengan fokus tertentu. Penyidik hanya memeriksa Zarima sebagai pihak pelapor. Putranya, Yusuf Kartiko, tidak ikut hadir mendampingi pemeriksaan.

"Untuk hari ini hanya Ibu Zarima yang memberikan keterangan sebagai saksi pelapor dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa oknum akun tersebut," tutur Alvi.

Selain menjalani pemeriksaan, pihak pelapor membawa berkas pendukung. Mereka menyerahkan dokumen yang sebelumnya sudah diberikan ke Polda Metro Jaya. Namun, ada tambahan materi yang ikut diserahkan. Bukti baru itu berkaitan dengan dugaan tindakan berulang dari pihak terlapor.

"Ya adapun beberapa bukti tambahan itu terkait mungkin pengulangan-pengulangan ataupun tindak pidana yang masih dilakukan oleh pihak akun-akun tersebut sebagai dasar juga untuk menguatkan bahwasanya peristiwa tersebut belum membuat jera juga," ungkap Alvi.

Sementara itu, Zarima menunjukkan kesiapannya menghadapi pemeriksaan. Ia menyatakan sikap terbuka kepada pihak kepolisian. Sebagai hasilnya, ia berjanji akan menyampaikan informasi secara jujur.

"Ya kita akan menjelaskan sesuai fakta-fakta aja ya," ucap Zarima singkat.

Jerat Hukum dan Tudingan Tanpa Bukti di Media Sosial

Kasus ini bermula dari serangan narasi di ruang digital. Zarima mengambil jalur hukum setelah putranya mendapat tudingan serius. Yusuf Kartiko dituduh mengonsumsi narkoba tanpa dasar bukti. Tudingan tersebut muncul di tengah arus perundungan warganet.

Meskipundemikian, Zarima memilih jalur hukum untuk melawannya. Laporan dibuat dengan rujukan aturan perundang-undangan terbaru. Penyidik mengacu pada Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Aturan tersebut dikaitkan dengan Pasal 441 Ayat 1 KUHP.

Kasus ini menjadi sorotan terkait etika bermedia sosial. Penyebaran tuduhan tanpa bukti kini menghadapi konsekuensi hukum. Proses klarifikasi di kepolisian diharapkan memperjelas duduk perkaranya.


Berita Terkait


News Update