Zarima Mirafsur Penuhi Panggilan Polisi Soal Fitnah Narkoba Yusuf Kartiko, Bukti Baru Diserahkan!

Kamis 19 Nov 2026, 18:33 WIB
Zarima Mirafsur mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis 19 November 2026. (Foto: Istimewa)
Zarima Mirafsur mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis 19 November 2026. (Foto: Istimewa)

Agenda klarifikasi hari itu berlangsung dengan fokus tertentu. Penyidik hanya memeriksa Zarima sebagai pihak pelapor. Putranya, Yusuf Kartiko, tidak ikut hadir mendampingi pemeriksaan.

"Untuk hari ini hanya Ibu Zarima yang memberikan keterangan sebagai saksi pelapor dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa oknum akun tersebut," tutur Alvi.

Selain menjalani pemeriksaan, pihak pelapor membawa berkas pendukung. Mereka menyerahkan dokumen yang sebelumnya sudah diberikan ke Polda Metro Jaya. Namun, ada tambahan materi yang ikut diserahkan. Bukti baru itu berkaitan dengan dugaan tindakan berulang dari pihak terlapor.

"Ya adapun beberapa bukti tambahan itu terkait mungkin pengulangan-pengulangan ataupun tindak pidana yang masih dilakukan oleh pihak akun-akun tersebut sebagai dasar juga untuk menguatkan bahwasanya peristiwa tersebut belum membuat jera juga," ungkap Alvi.

Sementara itu, Zarima menunjukkan kesiapannya menghadapi pemeriksaan. Ia menyatakan sikap terbuka kepada pihak kepolisian. Sebagai hasilnya, ia berjanji akan menyampaikan informasi secara jujur.

"Ya kita akan menjelaskan sesuai fakta-fakta aja ya," ucap Zarima singkat.

Jerat Hukum dan Tudingan Tanpa Bukti di Media Sosial

Kasus ini bermula dari serangan narasi di ruang digital. Zarima mengambil jalur hukum setelah putranya mendapat tudingan serius. Yusuf Kartiko dituduh mengonsumsi narkoba tanpa dasar bukti. Tudingan tersebut muncul di tengah arus perundungan warganet.

Meskipundemikian, Zarima memilih jalur hukum untuk melawannya. Laporan dibuat dengan rujukan aturan perundang-undangan terbaru. Penyidik mengacu pada Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Aturan tersebut dikaitkan dengan Pasal 441 Ayat 1 KUHP.

Kasus ini menjadi sorotan terkait etika bermedia sosial. Penyebaran tuduhan tanpa bukti kini menghadapi konsekuensi hukum. Proses klarifikasi di kepolisian diharapkan memperjelas duduk perkaranya.


Berita Terkait


News Update