Selain mendorong pengembangan obligasi daerah, Agus juga menawarkan gagasan alternatif pembiayaan pembangunan melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Menurutnya, Indonesia memiliki jaringan BPD dengan kekuatan permodalan, penghimpunan dana, dan kapasitas pembiayaan yang secara kolektif berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur produktif di berbagai daerah.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.
Kekuatan kolektif tersebut, menurut Agus, dapat menjadi modal penting untuk memperluas kontribusi BPD dalam pembiayaan pembangunan daerah.
“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” tuturnya.
Melalui skema sindikasi, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai proyek infrastruktur berskala besar, dengan membagi eksposur pembiayaan dan risiko sesuai kapasitas serta kebijakan masing-masing bank.
Pendekatan ini juga memungkinkan proyek yang kebutuhan investasinya melampaui kemampuan pembiayaan satu BPD untuk dijajaki secara bersama, dengan tetap memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.
Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim juga dapat menjadi contoh proyek yang layak dievaluasi dari sisi kebutuhan investasi, struktur pembiayaan, serta sumber pengembalian pinjamannya.
Menurut Agus, kebutuhan pembiayaan proyek yang mencapai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi ilustrasi skala investasi yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi sejumlah BPD.
Namun, besaran pembiayaan tersebut bukan merupakan komitmen pendanaan, melainkan gambaran potensi kerja sama yang tetap harus didasarkan pada studi kelayakan, kepastian arus kas, struktur pembiayaan, dan keputusan kredit masing-masing bank.
“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” katanya.
