Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah Harus Ciptakan Investasi Baru, Bukan Tambal APBD Saja

Kamis 19 Nov 2026, 07:45 WIB
Bank Jakarta menggelar Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. (Sumber: Dok. Istimewa)
Bank Jakarta menggelar Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. (Sumber: Dok. Istimewa)

Sebagai ilustrasi, Agus menyebutkan bahwa apabila kapasitas investasi suatu daerah sebelumnya berada pada tingkat 100, penerbitan obligasi idealnya mampu meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130.

Bahkan ketika terjadi tekanan fiskal yang menurunkan kemampuan investasi menjadi 70 atau 80, pemanfaatan instrumen pembiayaan baru seharusnya diarahkan untuk memperbesar kembali kapasitas pembangunan, bukan hanya menutup kekurangan anggaran.

Dengan demikian, manfaat obligasi daerah perlu dinilai dari tambahan proyek produktif, dampak ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik yang dihasilkan.

Agus menilai bahwa salah satu kunci keberhasilan obligasi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial.

Menurutnya, proyek yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan sendiri, seperti sistem penyediaan air minum, infrastruktur transportasi tertentu, maupun fasilitas pelayanan kesehatan, dapat menjadi prioritas untuk dikaji sebagai calon proyek pembiayaan.

Namun, pendapatan tersebut harus dinilai secara realistis dengan memperhitungkan kebutuhan investasi, biaya operasional, kemampuan membayar, risiko proyek, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” ucapnya.

Ia menjelaskan pendapatan yang dihasilkan proyek dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban obligasi, sehingga ketergantungan pada sumber pendapatan APBD lainnya dapat diminimalkan.

Meski demikian, kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi tetap melekat pada pemerintah daerah sebagai penerbit dan harus dikelola sesuai mekanisme keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agus menambahkan, terdapat lima agenda penting dalam pengembangan obligasi daerah, yakni memastikan adanya tambahan investasi pembangunan, memprioritaskan proyek dengan manfaat ekonomi dan potensi pendapatan yang jelas, menyiapkan proyek yang layak dibiayai, memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor, serta mendorong proyek percontohan sebelum penerapan yang lebih luas.

Menurutnya, penerbitan obligasi daerah harus dibangun secara bertahap dengan mengutamakan kredibilitas dan kualitas proyek.

Sindikasi BPD sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur


Berita Terkait


News Update