JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemprov DKI Jakarta resmi mengalihkan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur Jakarta dari rencana penerbitan obligasi daerah menjadi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendapat lampu hijau penuh dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dukungan tersebut disampaikan Tito usai menggelar pertemuan dengan Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera menerbitkan surat rekomendasi yang menjadi syarat mutlak bagi pemerintah daerah untuk mengakses pembiayaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan tersebut.
“Setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” tegas Tito.
Baca Juga: Pramono Minta Plaza Senayan dan Senayan City Bangun Akses Bawah Tanah untuk Atasi Macet
Alasan Batalnya Obligasi Daerah
Tito mengungkapkan bahwa wacana penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI sebenarnya sempat dibahas di tingkat pemerintah pusat. Namun, opsi tersebut dinilai memiliki risiko fiskal jangka panjang. Pemerintah pusat khawatir beban pelunasan obligasi justru akan memberatkan pemerintahan selanjutnya.
Selain itu, pemerintah pusat mempertimbangkan dampak preseden atau efek domino jika skema obligasi daerah diterapkan di Jakarta.
“Di tingkat pusat kita sudah bicarakan bahwa nanti kalau obligasi daerah itu kan menjadi utang, takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya,” jelas Tito.
Sebagai alternatif yang lebih aman, Pemprov DKI memilih skema pinjaman melalui PT SMI. Mekanisme ini dinilai jauh lebih terukur karena pelunasannya tidak membebani APBD di masa depan, melainkan menggunakan skema pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang memang menjadi hak Pemprov DKI di Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Bayi Meninggal Usai Dirawat di RSUD Tanjung Priok, Pramono Anung Perintahkan Audit Menyeluruh
Dengan pola ini, dana pinjaman dari PT SMI dapat langsung dicairkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik, seperti rumah sakit.
Sementara itu, kewajiban cicilannya akan langsung dipotong dari piutang DBH DKI Jakarta yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat.
“Jadi dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang DKI yang ada di Kementerian Keuangan yakni DBH, itu yang dipotong,” papar Tito.
Lebih lanjut, Tito mengapresiasi arah kebijakan pembangunan yang dipaparkan Pramono. Selain penguatan infrastruktur kesehatan, alokasi pembiayaan ini juga diproyeksikan untuk mengurai tiga persoalan krusial ibu kota: kemacetan, banjir, dan penataan kawasan permukiman kumuh.
Menurut Tito, akselerasi proyek transportasi massal seperti LRT hingga program pengendalian banjir merupakan langkah tepat sasaran yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Jakarta. (M4)
