Sementara itu, kewajiban cicilannya akan langsung dipotong dari piutang DBH DKI Jakarta yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat.
“Jadi dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang DKI yang ada di Kementerian Keuangan yakni DBH, itu yang dipotong,” papar Tito.
Lebih lanjut, Tito mengapresiasi arah kebijakan pembangunan yang dipaparkan Pramono. Selain penguatan infrastruktur kesehatan, alokasi pembiayaan ini juga diproyeksikan untuk mengurai tiga persoalan krusial ibu kota: kemacetan, banjir, dan penataan kawasan permukiman kumuh.
Menurut Tito, akselerasi proyek transportasi massal seperti LRT hingga program pengendalian banjir merupakan langkah tepat sasaran yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Jakarta. (M4)
