POSKOTA.CO.ID - Pemerintah bersama DPR RI menyepakati perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan tenaga aparatur sipil negara (ASN), dengan pelaksanaan bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam siaran pers tanya jawab mengenai penataan PPPK dan rekrutmen CPNS 2026 yang dipublikasikan pada 9 November 2026. Pemerintah menjelaskan bahwa perubahan status tidak dilakukan secara serentak karena harus menyesuaikan kesiapan regulasi, pendataan pegawai, dan kemampuan anggaran masing-masing instansi.
Artinya, PPPK Paruh Waktu tidak otomatis berubah menjadi pegawai penuh waktu tepat pada 1 Januari 2027. Selama proses penataan berlangsung, mereka tetap menjalankan tugas di instansi masing-masing sesuai perjanjian kerja.
Baca Juga: Badak Ujung Kulon Ada Berapa Sekarang? Wacana Hashim soal Relokasi ke Alas Purwo Jadi Sorotan
Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Berlaku untuk Berbagai Profesi
Kebijakan ini mencakup sejumlah profesi, mulai dari guru, tenaga kesehatan, tenaga medis, dosen, tenaga teknis, hingga petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP.
Khusus guru, pengalihan dilakukan secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026. Guru yang berada di bawah pemerintah daerah akan ditata menjadi ASN pada instansi pusat sesuai kementerian pembinanya.
Berikut pembagian pengalihan berdasarkan profesi:
1. Guru: Dialihkan menjadi PPPK di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama sesuai satuan pendidikan.
2. Tenaga kesehatan dan tenaga medis: Pengalihan diarahkan ke Kementerian Kesehatan.
3. Pemadam kebakaran dan Satpol PP: Dialihkan menjadi PPPK di bawah Kementerian Dalam Negeri.
4. Tenaga teknis dan profesi lainnya: Pengangkatan dilakukan pada instansi masing-masing, baik pusat maupun daerah.
Pengalihan sejumlah profesi tersebut masih membutuhkan Peraturan Presiden yang sedang disiapkan pemerintah. Sementara itu, gaji PPPK Paruh Waktu tetap menjadi tanggung jawab instansi tempat mereka bekerja sesuai perjanjian kerja.
PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027
Selain perubahan status kepegawaian, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS 2027.
Namun, pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu tidak otomatis mengubah status pegawai menjadi PNS. Mereka tetap harus mengikuti seleksi CPNS sesuai prinsip sistem merit dan ketentuan yang berlaku.
Kesempatan khusus juga disiapkan bagi guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik paling lambat Desember 2024, termasuk tenaga kesehatan dan tenaga medis. Rincian persyaratannya masih menunggu peraturan pelaksanaan dari pemerintah.
Rekrutmen CPNS 2026 Tetap Berjalan
Di tengah penataan PPPK, pemerintah memastikan rekrutmen CPNS 2026 tetap dilaksanakan. Kedua kebijakan tersebut memiliki tujuan berbeda.
Penataan PPPK ditujukan untuk memberikan kepastian status kepada pegawai yang sudah bekerja, sedangkan seleksi CPNS diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ASN baru pada program prioritas nasional.
Beberapa formasi yang menjadi perhatian meliputi Polisi Hutan, Manggala Agni, guru sekolah terintegrasi, serta tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Unggul Garuda.
Jumlah formasi, persyaratan, dan jadwal pendaftaran belum diumumkan secara terperinci. Pemerintah meminta masyarakat menunggu informasi dari Kementerian PANRB dan BKN.
Pada akhirnya, perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu menjadi bagian dari penataan ASN yang masih membutuhkan tahapan administratif dan regulasi. Karena itu, pegawai perlu memantau perkembangan melalui instansi masing-masing.
Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi CPNS tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta menghindari tawaran kelulusan melalui jalur tidak resmi dan melaporkan dugaan penipuan melalui SP4N-LAPOR!.
