POSKOTA.CO.ID - Pemerintah bersama DPR RI menyepakati perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan tenaga aparatur sipil negara (ASN), dengan pelaksanaan bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam siaran pers tanya jawab mengenai penataan PPPK dan rekrutmen CPNS 2026 yang dipublikasikan pada 9 November 2026. Pemerintah menjelaskan bahwa perubahan status tidak dilakukan secara serentak karena harus menyesuaikan kesiapan regulasi, pendataan pegawai, dan kemampuan anggaran masing-masing instansi.
Artinya, PPPK Paruh Waktu tidak otomatis berubah menjadi pegawai penuh waktu tepat pada 1 Januari 2027. Selama proses penataan berlangsung, mereka tetap menjalankan tugas di instansi masing-masing sesuai perjanjian kerja.
Baca Juga: Badak Ujung Kulon Ada Berapa Sekarang? Wacana Hashim soal Relokasi ke Alas Purwo Jadi Sorotan
Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Berlaku untuk Berbagai Profesi
Kebijakan ini mencakup sejumlah profesi, mulai dari guru, tenaga kesehatan, tenaga medis, dosen, tenaga teknis, hingga petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP.
Khusus guru, pengalihan dilakukan secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026. Guru yang berada di bawah pemerintah daerah akan ditata menjadi ASN pada instansi pusat sesuai kementerian pembinanya.
Berikut pembagian pengalihan berdasarkan profesi:
1. Guru: Dialihkan menjadi PPPK di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama sesuai satuan pendidikan.
2. Tenaga kesehatan dan tenaga medis: Pengalihan diarahkan ke Kementerian Kesehatan.
3. Pemadam kebakaran dan Satpol PP: Dialihkan menjadi PPPK di bawah Kementerian Dalam Negeri.
4. Tenaga teknis dan profesi lainnya: Pengangkatan dilakukan pada instansi masing-masing, baik pusat maupun daerah.
