POSKOTA.CO.ID,- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mempunyai peluang hukum lagi. Oleh karena itu, ia menilai Gibran tidak bisa membawa persoalan surat keterangan penyetaraan ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Syahganda, permasalahan hukum tersebut telah melalui proses panjang. Kasus ini bahkan sudah mencapai tingkat Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebab itu, ia menganggap langkah PTUN tidak tepat untuk mengulang materi yang sama.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Syahganda. Ia berbicara kepada awak media saat melakukan kunjungan ke kantor LKBN ANTARA di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.
Syahganda mendasarkan pandangannya pada keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Yusril sebelumnya telah menjelaskan status putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan sang Wakil Presiden.
Baca Juga: Siap-Siap Rekening Terisi! BSU 2026 Cair Rp900 Ribu, Bakom Wanti-Wanti Tautan Palsu
Sebelum memberikan keterangan, Syahganda mengaku sempat berdiskusi singkat dengan Yusril. Perbincangan itu berlangsung selama kurang lebih 15 menit di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.
Selain itu, Syahganda meragukan Presiden memberikan dorongan kepada Gibran agar menempuh jalur PTUN. Ia menilai Presiden sedang memfokuskan perhatian pada isu lain. Saat ini, Presiden tengah menelusuri persoalan dugaan penggunaan hasil penyadapan terhadap dirinya.
Syahganda mengungkapkan bahwa dirinya sempat dipanggil oleh Presiden. Pertemuan tertutup tersebut memakan waktu sekitar dua jam untuk membahas situasi nasional yang berkembang.
“Jadi tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan teman-teman,” tegas Syahganda.
Arahan Berbeda dan Status Putusan Mahkamah Agung
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan yang berbeda. Ia mengaku mendapat sejumlah arahan khusus dari Presiden saat keduanya melakukan pertemuan pada hari Selasa (10/11).
Gibran menyebutkan bahwa dirinya memperoleh saran untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah lewat jalur PTUN. Selain itu, ia diminta menyiapkan seluruh berkas pendidikan secara lengkap dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
Baca Juga: Syahganda Nainggolan Pernah Terjerat Kasus Apa? Pernah Dituntut 6 Tahun, Kini Jadi Kepala Bakom
Gibran juga mengungkapkan adanya instruksi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi tersebut bertujuan membahas peluang pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Sementara itu, Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sudah bersifat final. MA sebelumnya telah mengabulkan permohonan kasasi atas gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
Di samping itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah luar negeri Gibran yang dipakai untuk mengurus penyetaraan setingkat SMA. Perbedaan narasi dan langkah hukum ini kini kembali menarik perhatian luas dari masyarakat Indonesia.
