"Masalah yang terjadi di kota terkait sampah ini adalah jumlahnya pasti banyak, tetapi wadah pembuangannya terbatas. Maka dari itu harus dilakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi jumlahnya," ujar Danve.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PKP bersama ADEKSI membahas berbagai kendala regulasi yang menghambat optimalisasi pengelolaan sampah di daerah. Pembahasan mencakup harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, serta dukungan regulasi terhadap investasi teknologi pengolahan sampah modern, termasuk pemanfaatan sampah menjadi energi (waste-to-energy).
Kementerian PKP juga mendorong integrasi pengelolaan sampah dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Pengelolaan sampah diharapkan menjadi bagian dari perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sekaligus mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.
Pendekatan ini mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari sekadar kumpul, angkut, dan buang menjadi sistem yang mengutamakan pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan berdasarkan jenis, serta pengolahan sampah organik dan anorganik secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, ADEKSI turut berbagi praktik pengelolaan sampah yang telah dikembangkan sejumlah pemerintah daerah. Kota Depok, misalnya, menerapkan pemilahan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember khusus untuk kemudian diolah melalui komposter maupun budidaya maggot.
"Hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, sedangkan residunya dikelola lebih lanjut. Pendekatan ini juga dikaitkan dengan insentif bagi masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan," katanya.
Sementara itu, Kota Magelang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Program ini melibatkan masyarakat hingga tingkat kelurahan dalam edukasi dan pengolahan sampah organik, termasuk menghubungkannya dengan kegiatan pangan sebagai salah satu sumber timbulan sampah organik
Untuk sampah anorganik, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) guna mendorong kegiatan daur ulang.
ADEKSI juga menyampaikan kesiapan untuk mendorong pengembangan skema penyerapan hasil pengolahan sampah (offtaker) melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya untuk pemanfaatan kompos hasil pengolahan sampah organik.
Berbagai praktik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati memaparkan contoh penataan kawasan permukiman yang telah dilakukan Kementerian PKP di Menteng Tenggulun, Jakarta. Melalui tayangan video, dipaparkan upaya peningkatan kualitas hunian melalui dukungan CSR pihak swasta, penataan kawasan kumuh, serta perbaikan sanitasi lingkungan.
"Pengalaman tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan kolaboratif yang dapat dikembangkan bersama pemerintah daerah. Penanganan kawasan permukiman tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas lingkungan, ketersediaan infrastruktur dasar, sanitasi, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan. Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh yang mendorong keterpaduan program, kolaborasi lintas sektor, dan keberlanjutan hasil pembangunan," harapnya.
