Meski begitu, ia menegaskan bahwa Gibran tetap menghargai setiap proses politik yang berlangsung di DPR. Menurutnya, anggota legislatif memiliki hak konstitusional yang sah dan dapat digunakan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, ia mempertanyakan dasar DPR menggunakan hak politiknya untuk mempersoalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia juga menduga adanya kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu di balik sejumlah proses yang tengah berjalan.
Gibran Minta Diberi Kesempatan
Sementara itu, masih dalam kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan dalam pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo pagi hari ini, presiden tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Baca Juga: Sosok Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur Siapa? Ini Mekanisme Pengisian Kursi Wapres
"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap pernyataan tersebut," katanya.
Namun, memang ada sejumlah saran yang disampaikan Prabowo kepada Gibran yang membuatnya kemudian meminta waktu kembali untuk membuktikan kebenaran mengenai ijazahnya.
"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," jelasnya.
