Menurut Golkar, pembenahan kualitas operasional yang sudah ada (existing) harus didahulukan dibanding ambisi perluasan jaringan baru. Keraguan atas manajemen anggaran ini diperkuat oleh lonjakan kebutuhan PSO sekitar Rp1,2 triliun pada Perubahan APBD 2026 yang dinilai janggal mengingat riwayat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Transjakarta masih tinggi, sementara realisasi distribusi kartu layanan gratis bagi 15 golongan warga justru rendah.
Masalah serius juga terjadi pada sektor transportasi kepulauan. Dari 19 kapal milik Dinas Perhubungan DKI, tercatat hanya lima unit yang dapat beroperasi akibat keterbatasan awak bersertifikat.
Baca Juga: DPRD DKI Jajaki Kerja Sama AI dan Teknologi Ramah Lingkungan dengan Parlemen Chungnam Korsel
Terkait proyeksi pendapatan, Golkar meminta klarifikasi Pemprov DKI atas asumsi kenaikan penjualan tiket bersubsidi Transjakarta yang dipatok melonjak tajam hingga menembus Rp1,9 triliun (naik lebih dari 50 persen).
Terakhir, memperhitungkan posisi Jakarta sebagai pusat aglomerasi, Alia mengingatkan agar APBD DKI tidak terus-menerus menanggung beban mobilitas kawasan penyangga sendirian, terutama pada rute-rute Transjabodetabek.
“DKI Jakarta tidak bisa menanggung beban sendirian. Pemprov DKI harus segera membangun inisiatif berbagi beban pembiayaan (burden sharing) bersama pemerintah daerah penyangga agar APBD Jakarta tetap sehat dan akuntables,” pungkasnya.
