POSKOTA.CO.ID - Polda Metro Jaya mengerahkan 9.505 personel gabungan untuk mengamankan 52 agenda masyarakat di berbagai wilayah Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dari puluhan kegiatan tersebut, separuhnya merupakan demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan sisanya berupa aktivitas masyarakat lainnya.
Personel gabungan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tenaga pendukung. Pengerahan dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif, terutama di kawasan yang menjadi lokasi aksi massa.
Informasi tersebut disampaikan oleh Budi Hermanto di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Ia menjelaskan bahwa pengamanan disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan sekaligus memastikan berbagai kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib.
Baca Juga: Respons Aksi Greenpeace di Bundaran HI, Pramono Anung Minta Demonstrasi Berlangsung Tertib
9.505 Personel Gabungan Disiagakan
Budi merinci bahwa ribuan personel yang dikerahkan berasal dari beberapa instansi dengan jumlah berbeda. Polri menjadi unsur terbesar dalam operasi pengamanan tersebut.
“Gabungan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pengamanan diterjunkan 9.505 personel yang terdiri dari 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, Pemprov DKI 135 personel, dan tamdal 170 personel,” ujar Budi Hermanto.
Dari total tersebut, sebanyak 7.660 personel berasal dari Polri dan 1.540 personel dari TNI. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyumbang 135 personel, ditambah 170 personel pendukung.
Kekuatan gabungan ini disiapkan untuk mengamankan kegiatan yang tersebar di sejumlah titik. Penempatan petugas disesuaikan dengan lokasi dan karakteristik kegiatan agar pengawasan berjalan efektif.
Daftar Lokasi Demonstrasi yang Mendapat Pengamanan
Sebanyak 26 kegiatan penyampaian aspirasi dijadwalkan berlangsung di sejumlah kawasan strategis Jakarta. Lokasi tersebut mencakup pusat pemerintahan dan beberapa titik yang kerap digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Berikut beberapa lokasi yang menjadi fokus pengamanan:
- Silang Selatan Monas: kawasan yang menjadi salah satu titik penyampaian aspirasi masyarakat.
- Tugu Tani: area yang turut masuk dalam pengawasan petugas gabungan.
- Tugu Proklamasi: salah satu lokasi yang disebut dalam agenda pengamanan.
- Kompleks DPR/MPR RI: kawasan lembaga legislatif yang menjadi tujuan kegiatan penyampaian pendapat.
- Sejumlah kantor kementerian: beberapa lokasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga mendapat pengamanan.
Budi mengatakan, pengamanan di titik-titik tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban tanpa menghilangkan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Baca Juga: Sahara Ray Meninggal karena Apa? Ini Fakta Terbaru Kabar Duka Mantan Justin Bieber di Usia 34 Tahun
Polisi Imbau Demonstrasi Berlangsung Damai
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pengamanan tidak hanya berorientasi pada pencegahan gangguan keamanan. Kepolisian juga menyatakan komitmennya untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
Budi mengimbau peserta demonstrasi agar menyampaikan tuntutan secara damai dan mematuhi aturan selama kegiatan berlangsung. Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati hak masyarakat lain, termasuk pengguna jalan dan warga yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Dengan semangat polisi bersama masyarakat menjaga ruang publik tetap aman dan memberi ruang dalam penyampaian demokrasi, penyampaian aspirasi agar dapat berjalan dengan tertib,” tuturnya.
Dengan adanya 52 agenda yang berlangsung di berbagai wilayah, masyarakat di sekitar Monas, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, kompleks DPR/MPR RI, dan kantor-kantor kementerian diimbau memperhatikan situasi di lapangan.
Pengguna jalan sebaiknya mengantisipasi kemungkinan kepadatan di sekitar lokasi kegiatan dan menyesuaikan perjalanan jika diperlukan. Sementara itu, peserta aksi diharapkan tetap menjaga ketertiban agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara berlebihan.
Kesiapan personel gabungan menjadi salah satu upaya menjaga aktivitas publik di Jakarta tetap berjalan di tengah berlangsungnya demonstrasi dan agenda masyarakat lainnya.
