JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Universitas Nasional (Unas) memperkuat kontribusinya dalam diskursus akademik internasional lewat penyelenggaraan The 3rd International Conference on Global Issues (ICGI) 2026 di Auditorium Cyber Unas, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Oktober 2026.
Bertemakan “Beyond 2030: Redefining Global Resilience in the Age of Polycrisis”, konferensi ini diikuti lebih dari 300 peserta secara luring dan daring dari tujuh negara.
Konferensi yang dipimpin Ketua Pelaksana Robi Nurhadi menghadirkan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, serta Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono.
Forum ini menjadi ruang dialog akademik internasional untuk membahas berbagai tantangan global yang saling berkaitan, mulai dari konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi hingga perubahan iklim, ketahanan energi, dan pangan.
Baca Juga: Hore! Biaya Pelunasan Haji 2027 Turun, Ringankan Beban Jemaah
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Unas, Prof. Ernawati Sinaga menegaskan dunia menghadapi berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan dan semakin saling berkaitan. Kondisi tersebut dikenal sebagai polycrisis, yaitu situasi ketika berbagai krisis berinteraksi dan membuat dampak keseluruhannya semakin kompleks serta sulit ditangani.
“Saat ini, dunia tidak hanya menghadapi satu krisis, melainkan berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan dan semakin saling berkaitan,” kata Ernawati dalam keterangannya dikutip Poskota, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia menjelaskan perubahan iklim berdampak terhadap ketahanan pangan, sementara kerawanan pangan dapat memengaruhi kesehatan dan stabilitas sosial. Kerusakan lingkungan juga mengancam keanekaragaman hayati, kesejahteraan manusia, serta pembangunan ekonomi.
Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi baru menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, etika, privasi, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, berbagai persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara terpisah, melainkan membutuhkan pemahaman yang menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga: Sambut Mahasiswa Baru lewat PLBA 2026-2027, Unas Bekali Generasi Pionir Perubahan
Ernawati menekankan konsep ketahanan (resilience) perlu dimaknai secara lebih luas. Ketahanan tidak cukup dipahami sebagai kemampuan untuk pulih setelah krisis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengantisipasi risiko, beradaptasi, melakukan transformasi, dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi perubahan.
“Ketahanan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan untuk pulih setelah krisis. Lebih dari itu, ketahanan harus mencakup kemampuan untuk mengantisipasi, beradaptasi, bertransformasi, dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi perubahan,” ucapnya.
Pandangan tersebut selaras dengan tema ICGI 2026 yang mendorong pemikiran baru mengenai ketahanan global dalam menghadapi tantangan menuju 2030 dan seterusnya. Melalui konferensi ini, Unas berupaya mempertemukan perspektif akademik dan internasional guna menghasilkan gagasan yang relevan bagi penyelesaian persoalan global.
Dunia Butuh Respons Terpadu terhadap Polycrisis
Sementara itu, Robi menyoroti dunia tidak lagi menghadapi krisis tunggal, melainkan berbagai persoalan yang saling memengaruhi, terutama dalam bidang politik, ekonomi, energi, dan pangan.
“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 tinggal empat tahun lagi, tetapi dunia justru semakin terfragmentasi. Tiga subtema ICGI hari ini adalah jawaban atas polycrisis itu,” tuturnya.
Ia mengaitkan tema konferensi dengan tantangan tata kelola global, kerja sama ekonomi, serta ketahanan energi dan pangan. Ketiga aspek tersebut memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kerja sama lintas negara agar dampak krisis dapat dikelola secara lebih efektif.
Pembahasan dalam konferensi turut menyoroti dinamika geopolitik, kerja sama ekonomi antarnegara, serta gangguan jalur perdagangan strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan rantai pasok global. Isu-isu tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi internasional dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Dubes Iran Soroti Reformasi Institusi Global
Boroujerdi menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional demi menjaga perdamaian, keamanan, serta stabilitas global.
Ia menekankan semua negara, tanpa memandang tingkat kekuatan atau pengaruhnya, wajib menghormati prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas wilayah, dan non-intervensi terhadap urusan internal negara lain. Menurutnya, penerapan hukum internasional secara konsisten sangat esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjamin akuntabilitas, serta mendorong keadilan dalam hubungan internasional.
Menurutnya, di tengah dinamika pergeseran keseimbangan kekuatan global, kepatuhan terhadap Piagam PBB menjadi sangat krusial untuk mencegah tindakan sepihak (unilateral) oleh negara-negara dominan. Hal ini sekaligus mendukung pengembangan tatanan internasional multipolar yang lebih seimbang berdasarkan rasa saling menghormati, kerja sama, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara.
Pandangan tersebut memperkaya diskusi ICGI 2026 mengenai pentingnya membangun tata kelola global yang lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap perkembangan geopolitik internasional.
Hadirkan Perspektif dari Berbagai Negara
ICGI 2026 menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai negara, di antaranya Prof. Yuddy Chrisnandi (Indonesia), Prof. Hamdan Daniel (Malaysia), Tufan Kutay Boran (Turki), Madam Mona Hwaila (Grand Mufti Australia) Prof. Sheikh Salim Alwan, Sharif Abu Shamalla (Palestina), serta Sheikh Mohammad Altafurahman (Thailand).
Melalui tiga fokus pembahasan, yaitu tata kelola global, ekonomi, serta energi dan pangan, konferensi ini mendorong peserta untuk melihat keterkaitan antara berbagai krisis dan dampaknya terhadap stabilitas internasional. Kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara menjadi salah satu pendekatan penting dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut dari diskusi akademik dan pertukaran perspektif internasional, penyelenggara berencana menerbitkan Policy Brief Beyond 2030 Framework. Dokumen tersebut akan merangkum gagasan dan rekomendasi kebijakan dari konferensi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan.
