Oleh: Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID - Sudah tiga bulan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda berbagai daerah di Indonesia seperti di Kalimantan dan Sumatra.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat, daerah dan sejumlah lembaga terkait untuk mengatasi karhutla, tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Asap tebal masih berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat.
Kalangan anggota dewan meminta pemerintah mengambil langkah strategis agar segala kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran , satu di antaranya menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Ada Atau Tak Ada Kritik, Perbaikan Kinerja Harus Terus Dilakukan
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah segera mengambil langkah terpadu agar penanganan karhutla berkesinambungan antara pemadaman api dan perlindungan bagi warga terdampak. Agenda perlindungan terhadap masyarakat harus diperkuat selama karhutla berkepanjangan.
“Asap berdampak meluas hingga ke negara tetangga hingga Malaysia kabarnya membuka diri untuk ikut berkontribusi mengatasi karhutla dimaksud,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Haruskah negara kita menerima bantuan asing dalam mengatasi karhutla?” tanya Yudi.
“Persoalannya bukan harus menerima atau menolak, tetapi sudahkah sumber daya yang kita miliki tidak lagi mampu mengatasi karhutla,” kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Meraih Kebahagiaan Butuh Perjuangan dan Pengorbanan
“Bukankah menolak bantuan tidak etis, terlebih bantuan penuh dengan keikhlasan,” kata Yudi.
“Loh kan baru menawarkan, ibarat tetangga menawarkan sesuatu, jika diperlukan saat kita lagi hajatan, Kita boleh menolak, kalau sesuatu itu dianggap tidak perlu, terlebih kita sudah memiliki apa yang dia tawarkan,” urai mas Bro.
“Jadi persoalannya bukan ets dan tidak etis, enak enggak enak, tetapi perlu dan tidak perlu bantuan kita terima, apalagi jika nantinya berbuntut,” kata Heri.
“Kembali kepada penanganan karhutla yang belum tuntas, apa dampak yang telah dirasakan masyarakat,” tanya Yudi.
“Merujuk data Kemenkes, karhutla telah berdampak terhadap 12,5 juta jiwa.Sebanyak 174.694 warga terkena infeksi saluran pernafasan akut. Tercatat pula ada 40.363 balita yang sempat terkena ISPA imbas karhutla,” jelas Heri.
“Cukup beralasan jika anggota dewan menilai bahwa kondisi saat ini darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla,” kata Yudi.
“Mereka perlu perlindungan bagaimana menjaga keselamatan anak, mempertahankan pekerjaan serta memenuhi kebutuhan rumah tangganya dalam situasi yang belum pasti, selama karhutla masih melanda,” kata Heri.
