POSKOTA.CO.ID - Link CCTV pantau demo buruh di Jakarta hari ini, 6 Oktober 2026, menjadi informasi yang penting bagi masyarakat yang hendak bepergian ke kawasan Senayan dan sekitarnya.
Ribuan buruh dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
Aksi tersebut berlangsung bersamaan dengan agenda Rapat Paripurna DPR yang membahas pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kehadiran massa dalam jumlah besar di kawasan kompleks parlemen berpotensi memengaruhi kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan di sekitarnya.
Pengguna kendaraan yang memiliki tujuan ke Senayan, GBK, Jalan Asia Afrika, Gatot Subroto, maupun kawasan lain yang terhubung dengan lokasi aksi perlu memperhatikan perkembangan kondisi jalan sebelum berangkat.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran situasi secara langsung adalah dengan memantau tayangan kamera CCTV yang tersedia di sejumlah titik.
Bagi masyarakat yang hendak bepergian pada Selasa, 6 Oktober 2026, mengecek kondisi jalan sebelum berangkat dapat membantu mengantisipasi keterlambatan perjalanan.
Berikut daftar tautan kamera CCTV yang dapat digunakan untuk memantau kondisi di sekitar Gedung DPR RI, GBK, Jalan Asia Afrika, dan Senayan secara live.
Baca Juga: Harga Emas Perhiasan 24K Hari Ini 6 Oktober 2026: Dijual Mulai Rp2.139.000 per Gram
11 Tuntutan Demo Buruh Hari Ini
Aksi KBPBI hari ini tidak hanya berkaitan dengan proses pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga membawa sejumlah tuntutan mengenai perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Berikut adalah 11 tuntutan yang disuarakan buruh hari ini di depan Gedung DPR:
- Mewujudkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berpihak pada kepentingan buruh.
- Menjamin kepastian kerja, termasuk menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak serta mencegah penyalahgunaan sistem pemagangan.
- Menjamin hak buruh atas upah yang layak dan bermartabat, termasuk menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas.
- Menjamin perlindungan pekerja platform, termasuk pekerja media, pengemudi ojek online, serta pekerja yang terdampak transisi iklim.
- Menjamin hak pesangon buruh dan mencegah terjadinya PHK secara sepihak.
- Memperkuat serikat pekerja serta menjamin kebebasan berserikat.
- Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai bagian penting dalam pembangunan.
- Memberikan sanksi dan menegakkan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.
- Memberikan perlindungan terhadap buruh perempuan, termasuk mengenai hak cuti haid tanpa kewajiban menyertakan surat dokter atau menyatakan dirinya sakit.
- Memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas serta pekerja rentan lainnya.
- Menjalankan program upskilling dan reskilling bagi pekerja Indonesia untuk menghadapi perubahan dunia kerja akibat teknologi dan otomatisasi.
