Oleh : Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Banyak berita hoaks beredar di media sosial belakangan ini. Satu di antaranya foto Jokowi mengangkat ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Yang benar, Jokowi tidak mengangkat ijazah, tetapi kartu tanda anggota (KTA) PSI, saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah DPD PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 26 September 2026.
“Aneh ya , foto mengangkat KTA bisa berubah menjadi seolah sedang mengangkat ijazah UGM,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Namanya juga foto editan, karena itu cermati setia gambar yang beredar. Jangan langsung percaya begitu saja,” taka Yudi.
“Lebih hoaks lagi sebuah unggahan yang menarasikan Wapres Gibran dicopot dan seterusnya. Bagaimana mungkin ini terjadi,” kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Mundur Sebagai Pengurus Parpol, Bukan Menteri
“Itulah perlunya kehati – hatian dalam menyikapi unggahan baik foto maupun narasi yang menggambarkan sesuatu yang tidak logis karena diyakini itu hasil editan,” urai mas Bro.
" Hoaks lainnya Presiden Prabowo tunjuk AHY sebagai pengganti Gibran, menyusul putusan MK yang mengabulkan permohonan gugatan keabsahan syarat Wapres,” kata Heri.
“Gimana mungkin itu terjadi, gugatan keabsahan syarat Wapres Gibran saja baru disidangkan, dan hari ini memasuki tahap pembuktian dalam persidangan di MK. Sidang masih masih dalam tahap awal, sudah dibilang hakim sudah ketok palu mengambil keputusan,” urai Yudi.
“Hoaks soal ini menjadi pengingat bahwa pemberitaan terkait gugatan keabsahan syarat pendidikan Wapres ke MK, cukup menarik perhatian publik,” kata mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Urus HGB dengan Imbalan Kardus Isi Valas
“Yang jelas, tiada hari tanpa berita hoaks ya,” kata Yudi.
“Menurit data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) setiap bulan rata – rata terdapat antara 100 hingga 150 isu berita hoaks. Artinya antara 3 sampai 5 isu hoaks,” kata Heri.
“Topik terbanyak menyangkut isu politik dan pemerintahan, hampir separuhnya, utamanya yang menyasar kebijakan pemerintah, tokoh politik dan pemilu. Selebihnya soal kesehatan dan penipuan digital,” tambah Yudi.
‘Isu hoaks ini beredar luas di ruang digital, disejulah media sosial yang banyak digemari masyarakat,” kata Heri.
“Terpenting,jika kita menemukan isu meragukan, tidak logis segera cek kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah. Bukan malah menyebarkannya,” harap mas Bro.
“Terlebih ikut menambahi narasi tertentu, sebelum disebarkan. Berarti sudah hoaks, makin hoaks saja,” kata Heri.
