NEW YORK, POSKOTA.CO.ID – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menghadapi perubahan iklim melalui berbagai langkah nyata yang dilakukan lintas sektor. Upaya tersebut diarahkan agar pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Rabu (23/9/2026).
Forum tersebut merupakan rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 dan dihadiri sejumlah kepala negara dan pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil serta perwakilan pemuda.
Jumhur mengatakan, Indonesia menerjemahkan komitmen iklim ke dalam aksi nyata yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Hari Bumi dan Peringatan Bahaya Perubahan Iklim, NOAA: Bencana Nyata!
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Jumhur.
Menurutnya, Indonesia telah menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai arah menuju net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain pengurangan emisi dari sektor limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pembangunan industri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS), pengembangan energi surya skala besar serta penerapan B50 untuk memperkuat ketahanan energi.
Pengembangan kendaraan listrik juga menjadi bagian dari transformasi menuju industri rendah karbon sekaligus memperkuat nilai tambah di dalam negeri.
“Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama,” tegasnya.
Baca Juga: Dokter Ungkap Hubungan Kesehatan Anak dengan Perubahan Iklim, Begini Penjelasan Ilmiahnya
Jumhur menekankan, proses transisi energi dan ekonomi harus dilakukan secara adil, tertib, dipimpin negara dan berpusat pada masyarakat.
Karena itu, keberhasilan transisi tidak cukup hanya diukur dari teknologi maupun besarnya investasi. Keterjangkauan energi, penciptaan kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan dan manfaat lingkungan juga menjadi ukuran penting.
Indonesia juga membawa tiga agenda dalam Solution Dialogues, yakni pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot dan pengurangan emisi metana.
Dalam pembiayaan iklim, Indonesia menekankan pentingnya dukungan yang sesuai dengan kebutuhan implementasi NDC dan National Adaptation Plan (NAP). Dukungan tersebut mencakup penyiapan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi hingga pembelajaran.
Indonesia juga mendorong dukungan terhadap penanganan loss and damage yang tepat waktu, memadai dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang terdampak perubahan iklim.
Sementara itu, pengurangan emisi metana dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, penguatan data dan teknologi serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah diyakini dapat menekan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Metana sendiri menyumbang sekitar 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menempatkan adaptasi sebagai bagian penting dari pengendalian perubahan iklim. Salah satunya melalui pengembangan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa yang dibarengi dengan perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir.
Langkah tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian dan pembangunan kawasan pesisir dari ancaman kenaikan muka air laut.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” tandas Jumhur.
