Jumhur menekankan, proses transisi energi dan ekonomi harus dilakukan secara adil, tertib, dipimpin negara dan berpusat pada masyarakat.
Karena itu, keberhasilan transisi tidak cukup hanya diukur dari teknologi maupun besarnya investasi. Keterjangkauan energi, penciptaan kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan dan manfaat lingkungan juga menjadi ukuran penting.
Indonesia juga membawa tiga agenda dalam Solution Dialogues, yakni pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot dan pengurangan emisi metana.
Dalam pembiayaan iklim, Indonesia menekankan pentingnya dukungan yang sesuai dengan kebutuhan implementasi NDC dan National Adaptation Plan (NAP). Dukungan tersebut mencakup penyiapan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi hingga pembelajaran.
Indonesia juga mendorong dukungan terhadap penanganan loss and damage yang tepat waktu, memadai dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang terdampak perubahan iklim.
Sementara itu, pengurangan emisi metana dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, penguatan data dan teknologi serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah diyakini dapat menekan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Metana sendiri menyumbang sekitar 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menempatkan adaptasi sebagai bagian penting dari pengendalian perubahan iklim. Salah satunya melalui pengembangan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa yang dibarengi dengan perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir.
Langkah tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian dan pembangunan kawasan pesisir dari ancaman kenaikan muka air laut.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” tandas Jumhur.
