"Nantinya bisa menjadi waterfront city. Bahkan suatu saat dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, ruang publik, dan kalau debit airnya mencukupi, bukan tidak mungkin juga menjadi salah satu sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta," katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka posko pelayanan pembebasan lahan sehingga warga dapat mengurus seluruh administrasi secara langsung tanpa melalui pihak ketiga atau perantara.
Menurut Pantas, pola tersebut harus dipertahankan agar proses pembebasan lahan berlangsung transparan dan tidak membebani masyarakat dengan biaya tambahan.
"Mudah-mudahan pola yang sekarang ini bisa menjadi format baku sebagai pedoman. Tidak dimungkinkan lagi adanya pihak ketiga atau perantara. Masyarakat langsung berhubungan dengan Dinas Sumber Daya Air sehingga tidak ada lagi biaya-biaya tambahan," ujarnya.
Selain itu, ia menilai penyediaan rumah susun bagi warga terdampak pembebasan lahan merupakan solusi yang perlu terus diperkuat.
Baca Juga: DPRD Jakarta Minta Pemprov Bertindak Cepat Tangani Jalan Amblas di Pulo Gadung
DPRD, kata dia, akan mendorong percepatan pembangunan rumah susun agar kebutuhan hunian masyarakat Jakarta dapat terpenuhi.
"Tadi juga dipadukan dengan penyediaan rumah susun. Jadi setiap program selalu ada solusi. Kalau ada warga yang khawatir akan tinggal di mana setelah rumahnya dibebaskan, pemerintah sudah menyiapkan rumah susun bagi yang bersedia. Dari DPRD kami juga akan terus mendorong percepatan pembangunan rumah susun karena itu menjadi salah satu solusi pemulihan ruang di Jakarta," ungkap Pantas.
