POSKOTA.CO.ID - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, tengah disorot usai diduga menerima dana Rp20 juta saat aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
Kasus tersebut bahkan mendorong pihak Universitas Bung Karno mengeluarkan pernyataan resmi melalui sembilan poin sikap untuk menjelaskan posisi institusi terhadap peristiwa yang menjadi perhatian publik tersebut.
Rektor Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Ngesti Rahaju, menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026, merupakan bentuk aspirasi mahasiswa dan tidak dilakukan atas instruksi maupun mandat resmi dari pihak kampus.
"Universitas Bung Karno menegaskan kehadiran beberapa mahasiswa pada tanggal 15 Juni 2026 dalam pertemuan dengan Wakil Presiden merupakan murni aspirasi dari beberapa BEM fakultas di lingkungan Universitas Bung Karno dan tidak didasarkan pada penugasan atau mandat dari Universitas Bung Karno," jelas Sri.
Baca Juga: Percayakan Dokter Gigi Anak di Damessa untuk Hasil Terbaik Bagi si Kecil
Sebelum polemik mencuat, Muhammad Abdimaludin bersama 15 mahasiswa lainnya diketahui menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan tersebut turut melibatkan perwakilan mahasiswa dari Universitas MH Thamrin dan Universitas Terbuka (UT).
Kehadiran para mahasiswa di lingkungan Istana Wakil Presiden disebut berdasarkan undangan yang diterima oleh mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Abdimaludin menyampaikan berbagai aspirasi dan kritik yang menurutnya mewakili keresahan masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah.
Salah satu isu yang disampaikan berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.
"Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," jelas Abdimaludin, dikutip laman resmi Wapres pada Rabu, 24 Juni 2026.
Dalam pertemuan yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut baik partisipasi mahasiswa dalam memberikan kritik dan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah.
Menurut Gibran, keterlibatan mahasiswa merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan pengawasan publik terhadap kebijakan negara.
"Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," ujar Gibran.
Di tengah ramainya pemberitaan itu, banyak masyarakat yang penasaran mengenai identitas dan asal-usul Muhammad Abdimaludin.
Lantas, siapa sebenarnya Muhammad Abdimaludin? Dari daerah mana ia berasal? Berikut profil dan fakta-fakta yang berhasil dihimpun.
Muhammad Abdimaludin Orang Mana?
Hingga saat ini, informasi mengenai daerah asal maupun latar belakang keluarga Abdimaludin belum banyak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Data yang tersedia menunjukkan bahwa Muhammad Abdimaludin merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
Berdasarkan data yang tercantum dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), ia pertama kali tercatat sebagai mahasiswa pada 12 September 2022 dan hingga kini masih berstatus aktif menjalani pendidikan.
Selain aktif sebagai mahasiswa, Abdimaludin juga diketahui memegang posisi strategis dalam organisasi kemahasiswaan.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi @bemfhubk, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno periode 2025–2026.
Dalam kepengurusan tersebut, Abdimaludin didampingi oleh Rafly Maulana Akbar yang menjabat sebagai wakil ketua.
Seiring berkembangnya kasus ini, muncul pula berbagai informasi yang beredar mengenai aliran dana yang diterima oleh pihak tertentu dalam organisasi mahasiswa.
Salah satu informasi yang ramai diperbincangkan menyebutkan bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum UBK menerima dana sebesar Rp6 juta.