JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR, Jumat, 19 Juni 2026.
Mereka memberi waktu selama tiga bulan untuk melihat respons pemerintah terhadap tuntutan tersebut.
Adapun, mahasiswa yang turun ke jalan ini berasal dari sejumlah universitas di Jakarta seperti Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Trisakti.
Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti, Muhammad Putra, mengatakan aksi dipusatkan di Gedung DPR karena lembaga legislatif dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara maksimal.
Baca Juga: Minta Keadilan, Guru Honorer Madrasah Berunjuk Rasa di DPR
"Kenapa kami memilih di Gedung DPR? Karena kami melihat DPR selaku legislatif dan pengawas pemerintah tidak berjalan dengan baik. Beberapa anggaran yang mempengaruhi ekonomi saat ini diputuskan melalui rapat-rapat di DPR," kata Putra kepada Pos Kota, Jumat sore.
Menurutnya, salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai DPR harus lebih menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung konsep "Tritura" atau Tiga Tuntutan Rakyat. Tuntutan pertama adalah memulihkan ekonomi dan politik nasional.
Putra menilai kondisi ekonomi masyarakat tengah tertekan akibat sejumlah kebijakan pemerintah. Ia menyoroti kenaikan harga bahan pokok yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Baca Juga: Sempat Long March, Mahasiswa dari Sejumlah Universitas di Jakarta Kembali Geruduk DPR RI
"Kami melihat ekonomi sekarang sangat jatuh. Banyak bahan pokok naik dan itu kami temukan juga dari hasil survei kepada masyarakat maupun pedagang," ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan subsidi bahan bakar. Menurut Putra, kenaikan harga BBM nonsubsidi berdampak pada meningkatnya antrean dan kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU.
"Kami menuntut agar pemerintah memberikan kebijakan subsidi yang benar-benar berpihak kepada rakyat sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar," katanya.
Tuntutan kedua adalah evaluasi terhadap pejabat negara yang dinilai tidak memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Baca Juga: Idrus Marham Sebut Mahasiswa dan Prabowo Punya Semangat Bangun Ekonomi Bangsa
Ia menilai masih terdapat sejumlah pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian maupun tugas pokok dan fungsinya.
"Kami meminta Presiden dan Wakil Presiden melakukan evaluasi total terhadap pejabat yang tidak sesuai kompetensinya," ucap Putra.
Sementara tuntutan ketiga adalah mengembalikan supremasi sipil. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan jabatan-jabatan strategis tetap mengedepankan prinsip sipil serta melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.
Mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putra menilai program tersebut perlu dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
"Program ini harus dievaluasi total dan diberhentikan sementara. Seharusnya ada pilot project dan evaluasi terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas," ujarnya.
Putra menegaskan apabila ketiga tuntutan tersebut tidak direspons pemerintah maupun DPR dalam waktu tiga bulan, mahasiswa akan kembali melakukan konsolidasi dan membuka peluang menggelar aksi dengan massa yang lebih besar.
"Kalau mereka tidak mendengarkan suara rakyat, kami akan melakukan konsolidasi kembali. Jika dalam triwulan pertama tidak ada perubahan terhadap kebijakan pemerintah, kami akan melakukan langkah lanjutan," katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan bertemu pimpinan DPR, Putra menilai justru DPR yang memiliki kewajiban menemui massa aksi.
"Bukan kami yang harus menemui mereka, tapi kewajiban mereka menemui kami. Kami adalah tuan mereka, mereka adalah pembantu kami," pungkas dia.