POSKOTA.CO.ID – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif.
Pemerintah kini memfokuskan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pada pembangunan infrastruktur permanen guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurut Tito, sejumlah indikator menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan di tiga provinsi terdampak. Perkembangan tersebut terlihat dari membaiknya layanan pemerintahan, sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur strategis, hingga pembangunan hunian sementara (huntara).
Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penyelesaian RAP Dana Otsus Tambahan dan DTI Tahun 2026
Ia menjelaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera kini telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, fokus pemerintah selanjutnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur permanen yang masih mengalami kerusakan.
“Prioritas ke depan adalah mempermanenkan berbagai infrastruktur seperti jalan dan jembatan, baik yang berstatus nasional maupun daerah, termasuk yang belum tersentuh penanganan,” ujar Tito.
Infrastruktur Jalan dan Jembatan jadi Fokus Utama
Tito menegaskan pembangunan infrastruktur permanen menjadi langkah penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
Ia menyebut perbaikan jalan dan jembatan harus segera dilaksanakan, baik melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat apabila diperlukan.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar proses rehabilitasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Tito mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera hingga tahun 2028 sebesar Rp100,1 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kebutuhan 33 kementerian dan lembaga, yang terdiri atas 23 kementerian/lembaga utama serta 10 kementerian/lembaga pendukung.
Tito mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses pengajuan serta pencairan anggaran agar program rehabilitasi dapat segera direalisasikan.
Baca Juga: Wamendagri Bima Apresiasi SAPA UMKM sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Usaha
“Jika anggaran sudah ditransfer dan dapat digunakan, maka percepatan pembangunan akan berjalan jauh lebih cepat,” katanya.
Sembari menunggu pelaksanaan program dari kementerian dan lembaga terkait, Tito meminta pemerintah daerah memanfaatkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk menangani kebutuhan mendesak di wilayah masing-masing.
Pemerintah pusat, kata dia, telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada seluruh pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia juga mengapresiasi sejumlah daerah yang menerima tambahan dana tersebut namun tetap memberikan hibah kepada wilayah lain yang terdampak lebih berat dan masih membutuhkan dukungan.
“Dengan anggaran TKD yang tersedia saat ini, pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam menangani berbagai kebutuhan pemulihan di lapangan,” ujarnya.
Tito berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pemulihan.
“Kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat di tiga daerah terdampak, agar proses pemulihan dapat berjalan melalui semangat gotong royong,” katanya.
Rapat Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.