KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green dinilai tidak akan memberikan tekanan signifikan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan Pertalite yang hingga kini tetap mendapat subsidi pemerintah.
Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi mengatakan mayoritas UMKM telah terdaftar sebagai pengguna Pertalite melalui sistem barcode yang diterapkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
“UMKM selama ini lebih banyak menggunakan Pertalite. Saat kebijakan barcode diberlakukan, hampir seluruh UMKM dan masyarakat pengguna Pertalite sudah terdaftar,” kata Ibrahim saat dihubungi, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Pramono Dorong Warga Beralih ke Transportasi Umum
Menurutnya, penyesuaian harga kali ini lebih menyasar konsumen Pertamax yang didominasi kelompok masyarakat menengah ke atas. Karena itu, dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan tidak sebesar jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Ia mencontohkan, saat harga Pertamax Dex mengalami kenaikan sebelumnya, tidak terjadi gejolak berarti di masyarakat.
“Pertamax memang banyak digunakan, tetapi mayoritas penggunanya berasal dari kalangan menengah ke atas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan kenaikan BBM nonsubsidi tidak memicu respons yang terlalu besar,” ujarnya.
Baca Juga: Keluhan Driver Ojol Usai Harga Pertamax Naik: Penghasilan Tetap, Pengeluaran Bertambah
Ibrahim menilai langkah pemerintah menaikkan harga Pertamax juga berkaitan dengan upaya mengurangi beban subsidi energi, sehingga anggaran negara dapat difokuskan untuk mempertahankan subsidi Pertalite yang lebih banyak digunakan masyarakat.
Ia menjelaskan, harga Pertamax yang berlaku saat ini masih berada di bawah harga keekonomian berdasarkan pergerakan harga minyak dunia.
“Secara keekonomian, harga Pertamax bisa berada di kisaran Rp20 ribu per liter. Namun harga yang diterapkan saat ini masih sekitar Rp16 ribuan per liter. Artinya pemerintah tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan tidak menaikkan harga sesuai penuh dengan harga pasar internasional,” jelasnya.
Meski demikian, Ibrahim mengakui penyesuaian harga Pertamax berpotensi memberikan kontribusi terhadap inflasi, terutama dalam jangka pendek. Namun dampaknya diperkirakan relatif terbatas karena jumlah pengguna Pertamax masih lebih sedikit dibandingkan pengguna Pertalite, khususnya pada kendaraan roda dua.
“Pengaruh terhadap inflasi tentu ada, tetapi tidak terlalu besar. Di lapangan, pengguna sepeda motor masih didominasi konsumen Pertalite,” katanya.
Ia juga menilai peluang perpindahan pengguna kendaraan roda empat dari Pertamax ke Pertalite relatif kecil karena adanya pembatasan melalui sistem barcode. Sementara perubahan pola konsumsi lebih mungkin terjadi pada sebagian pengguna sepeda motor.
Lebih lanjut, Ibrahim menyebut pemerintah masih memiliki ruang untuk mengevaluasi kebijakan subsidi BBM, termasuk kemungkinan penyesuaian kuota pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua guna menjaga keberlanjutan anggaran subsidi energi.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan subsidi tepat sasaran sehingga beban APBN tetap terkendali tanpa mengurangi daya beli masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi,” pungkasnya.