Perselisihan mengenai persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas mengenai perlindungan hak-hak pekerja di sektor ritel modern.
Serikat pekerja menilai perlunya kepastian terkait mekanisme kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang tetap bertugas saat masyarakat lainnya menikmati hari libur nasional.
Isu tersebut bahkan sempat berujung pada aksi unjuk rasa yang dilakukan serikat pekerja di kantor pusat Indomaret yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta.
Dalam aksi tersebut, para pekerja menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan, khususnya mengenai kompensasi kerja pada hari-hari yang secara resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Aksi itu menarik perhatian pemerintah karena menyangkut hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja.
Untuk mencegah konflik berkepanjangan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kemudian turun tangan sebagai mediator guna mempertemukan kedua belah pihak.
Baca Juga: Viral Harga Sepatu Sekolah Rakyat Dari Rp179 Ribu ke Rp700 Ribu, Brand Lokal Buka Fakta Sebenarnya
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar audiensi yang mempertemukan manajemen PT Indomarco Prismatama dengan perwakilan serikat pekerja pada 26 Mei 2026.
Pertemuan tersebut bertujuan mencari titik temu atas perbedaan pandangan yang muncul terkait pelaksanaan kerja pada hari libur nasional.
Dalam forum tersebut, kedua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta usulan penyelesaian yang dianggap dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan maupun pekerja.
Hasil dari dialog tersebut menunjukkan adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur musyawarah.
Kesepakatan yang dicapai kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bentuk kepastian hukum dan komitmen bersama.
