BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menetapkan 131 paket Proyek Strategis Daerah tahun anggaran 2026. Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan di Bandung Barat mulai difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga percepatan ekonomi wilayah perdesaan.
Penetapan proyek strategis itu tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.337-Bappelitbangda/2025 yang ditandatangani Jeje Ritchie Ismail di Ngamprah.
Dalam daftar proyek prioritas tersebut, pembangunan infrastruktur jalan mendominasi alokasi anggaran.
Sejumlah ruas jalan penghubung antarwilayah yang selama ini dikeluhkan masyarakat masuk dalam prioritas pembangunan.
Baca Juga: Razia Pajak Kendaraan di Cimahi, Ratusan Penunggak Terjaring
Beberapa proyek yang bakal digarap di antaranya peningkatan Jalan Gununghalu-Datarpuspa senilai Rp4 miliar, Jalan Ciririp-Bangsaya Buninagara Rp4 miliar, hingga Jalan Purabaya-Jati Batujajar sebesar Rp4 miliar.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, sejumlah proyek tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan diarahkan untuk mempercepat pergerakan ekonomi daerah.
"Proyek strategis ini kami tetapkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan konektivitas wilayah dan pelayanan publik,” ujar Jeje, Selasa, 12 Mei 2026.
Menurut Jeje, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan. Wilayah desa juga harus mendapatkan perhatian serius, terutama akses jalan dan infrastruktur pertanian.
Baca Juga: Kedelai Mahal, Produsen Tempe Menjerit, Produksi di Cimahi Anjlok 30 Persen
"Kami ingin pembangunan dirasakan merata sampai ke desa-desa. Karena itu selain jalan utama, pemeliharaan irigasi pertanian juga menjadi perhatian pemerintah daerah," katanya.
Tak hanya infrastruktur jalan, Pemkab Bandung Barat juga mengalokasikan anggaran untuk penguatan layanan kesehatan.
Di antaranya pembangunan lanjutan Puskesmas Ciwaruga senilai Rp1,6 miliar dan pengadaan Gedung Cathlab Single Plane di RSUD Bandung Barat sebesar Rp2,2 miliar.
Jeje menilai peningkatan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di Bandung Barat.
"Kami ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat, termasuk layanan penanganan medis yang membutuhkan fasilitas modern," ungkapnya.
Sementara di sektor pendidikan, lanjut Jeje, rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP mendapat alokasi anggaran mencapai Rp20 miliar.
Langkah itu dilakukan untuk memperbaiki sarana belajar yang masih membutuhkan penanganan di sejumlah wilayah.
"Adapun sektor keamanan dan transportasi turut menjadi perhatian pemerintah daerah melalui pembangunan lanjutan Gedung Damkar Gununghalu serta pemasangan ratusan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di puluhan desa," tuturnya.
Menurut Jeje, program PJU menjadi kebutuhan mendesak masyarakat karena berkaitan langsung dengan keamanan lingkungan dan aktivitas warga pada malam hari.
"PJU ini bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat," tegasnya.
Pelaksanaan proyek strategis tersebut nantinya akan dikawal sejumlah perangkat daerah, mulai dari Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan hingga Dinas Perhubungan.
Dengan penetapan proyek sejak September 2025, Pemkab Bandung Barat berharap seluruh proses perencanaan dan persiapan teknis dapat dilakukan lebih awal agar pembangunan tahun 2026 berjalan tepat waktu dan berdampak nyata bagi masyarakat.