POSKOTA.CO.ID - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp1,2 triliun guna mendukung infrastruktur teknologi informasi (IT) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggaran tersebut disiapkan sebagai bagian dari penguatan sistem distribusi bantuan makanan agar penyalurannya lebih akurat, transparan, dan dapat diverifikasi secara digital.
Menurut Dadan, ke depan para penerima manfaat MBG diwajibkan melakukan absensi atau pemindaian data setiap pagi sebelum menerima jatah makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Informasi ini mencuat dari video yang diunggah akun X (Twitter) @nenkmonica pada 26 April 2026. Dalam video berdurasi 2 menit 52 detik itu, Dadan menjelaskan mekanisme baru penyaluran MBG berbasis data penerima.
Baca Juga: Diduga Kelelahan usai Kabur dari Penggerebekan Sabung Ayam, Pria di Tangerang Ditemukan Tewas
Penerima MBG Akan Dipantau by Name by Address
Dadan menjelaskan, sistem absensi digital diterapkan agar bantuan benar-benar diberikan kepada penerima yang terdaftar sesuai nama dan alamat.
“Program ini dirancang agar bantuan diberikan by name by address dan bisa diverifikasi. Jadi nanti anak-anak yang menerima MBG setiap pagi melakukan scan saat datang, lalu datanya langsung masuk ke sistem SPPG,” ujarnya.
Melalui data tersebut, pihak SPPG nantinya dapat menyiapkan jumlah makanan sesuai kebutuhan siswa di masing-masing sekolah.
Tidak hanya siswa, proses verifikasi juga akan melibatkan pihak guru sebagai penerima dan pengawas distribusi makanan.
Baca Juga: Siapa Andre Ariyantho? Figur Ayah Sambung Syifa Hadju yang Curi Perhatian di Momen Siraman El Rumi
“Ketika makanan sampai di sekolah, akan dilakukan scan lagi untuk memastikan makanan diterima oleh orang yang sama, sehingga data nama, alamat, lokasi, hingga kuantitasnya sesuai,” tambahnya.
Realisasi Anggaran Diperkirakan Tidak Terserap Penuh
Lebih lanjut, Dadan mengakui bahwa anggaran Rp1,2 triliun memang telah diajukan untuk mendukung perangkat keras, perangkat lunak, serta kebutuhan sistem IT lainnya.
Namun, ia menegaskan bahwa nominal tersebut belum tentu terserap sepenuhnya dalam pelaksanaan program.
“Anggarannya memang Rp1,2 triliun, tetapi dalam implementasinya kemungkinan hanya terserap sekitar Rp550 miliar. Jadi tidak semuanya digunakan, sisanya akan dikembalikan ke kas negara,” tegas Dadan.
Kebijakan ini disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis data digital yang terintegrasi.
