JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta terus memantau perkembangan harga minyak goreng di pasar tradisional maupun ritel modern, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas PPKUKM Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, minyak goreng merupakan komoditas strategis yang sangat dibutuhkan rumah tangga maupun pelaku usaha mikro kecil, sehingga pergerakan harga dan distribusinya menjadi perhatian pemerintah.
"Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus bahan baku penting bagi banyak pelaku usaha kecil seperti warteg, pedagang gorengan, dan UMKM kuliner. Karena itu, pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," kata Ratu dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 April 2026.
Ratu menjelaskan, telah disepakati MinyaKita tidak digunakan dalam konteks bantuan pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas), sehingga distribusinya dapat difokuskan secara menyeluruh ke pasar rakyat.
Baca Juga: Pedagang Pecel di Jakarta Keluhkan Harga Minyak Mahal: Modal Terpaksa Bertambah
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan di pasar tradisional serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
"Dengan kebijakan tersebut, pasokan MinyaKita akan lebih diarahkan ke pasar rakyat sehingga akses masyarakat terhadap minyak goreng rakyat semakin baik. Kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan MinyaKita dalam kondisi sangat cukup," ujarnya.
Menurutnya, peningkatan distribusi ke pasar rakyat akan memberi dampak positif bagi konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng sebagai kebutuhan harian.
Pemprov Jakarta juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, distributor, BUMN pangan, pengelola pasar, dan pelaku usaha untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar.
Baca Juga: Lonjakan Harga Minyak, IRT di Jakarta Akui Keteteran Atur Uang Belanja
Selain itu, pengawasan di lapangan juga diperkuat untuk mencegah praktik penimbunan, distribusi yang tidak merata, maupun spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Perkembangan harga komoditas strategis pun terus dipantau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Kami berharap masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan dan tetap tenang. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus bekerja menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan minyak goreng tersedia di pasar,” katanya.
Pemprov Jakarta optimistis, dengan penguatan distribusi MinyaKita ke pasar rakyat dan sinergi lintas sektor, kebutuhan minyak goreng masyarakat dapat terjaga serta tekanan harga dapat dikendalikan.