JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Beredar Surat Keputusan (SK) pergantian Ketua DPRD Jakarta dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin yang diusulkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam dokumen, PKS Jakarta juga mencabut SK DPP PKS Nomor 128/SKEP/DPP-PKS/2025 tentang pimpinan dan alat kelengkapan DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029 tertanggal 27 Oktober 2025 dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli membenarkan surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang mengatur rotasi kepemimpinan di legislatif ibu kota.
Menurutnya, fraksi merupakan kepanjangan tangan partai yang menjalankan keputusan dari DPP melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis, termasuk rotasi jabatan publik, sepenuhnya menjadi kewenangan DPP.
Baca Juga: Ketua DPRD Jakarta Nilai Lebaran Betawi Penting untuk Kota Global Berbasis Budaya
"Kita di PKS fraksi adalah kepanjangan tangan dari partai, dari DPP PKS. Dan ke DPW dulu, baru kemudian DPW Jakarta itu menugaskan atau menempatkan orang-orangnya di fraksi PKS," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
Taufik menjelaskan, surat dari DPP tersebut pada prinsipnya merupakan perintah mutlak kepada DPW untuk melakukan rotasi jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta yang saat ini dipegang oleh Khoirudin dan diusulkan untuk digantikan Suhud Alynudin.
"Jadi surat itu adalah ke DPW, kemudian DPW meminta atau kemudian meneruskan ke fraksi, fraksi PKS yang ada di DPRD DKI Jakarta untuk melanjutkan sesuai dengan prosedur," ujarnya.
Taufik menyebut, mekanisme pergantian Ketua DPRD tidak bisa dilakukan secara instan seperti pergantian alat kelengkapan dewan (AKD). Prosesnya harus melalui tahapan administratif dan koordinasi lintas lembaga.
Baca Juga: DPRD Jakarta Minta Dinkes DKI Perkuat Antisipasi Campak jelang Lebaran
"Sesudah kita mendapatkan perintah dari DPW untuk menindaklanjuti, keputusan DPP, maka kemudian kita menyurati DPRD, yaitu ketua DPRD itu sendiri, untuk kemudian nanti melanjutkan permintaan atas surat ini ke Kemendagri," ucapnya.
"Jadi prosesnya nanti Kemendagri, baru kemudian dibalik lagi ke DPRD, tentu saja juga dengan konsolidasi atau koordinasi dengan gubernur. gubernur sudah tahu, maka nanti ada proses, ada paripurna dan lain-lain dalam prosedurnya. Jadi sekarang sudah sampai situ," tuturnya.
Terkait alasan rotasi, ia menyebutkan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi pasca Musyawarah Nasional (Munas) PKS yang menghasilkan kepemimpinan baru di tingkat pusat.
Ia mengatakan, perombakan struktur partai terjadi secara nasional, termasuk di tingkat wilayah, sejak 2005.
"Jadi termasuk DPW diganti ketuanya dari tadinya Ustaz Khoirudin kepada Suhud. Nah kemudian yang lainnya juga, ketua fraksi juga saya menggantikan Ustaz Ismail dan yang lainnya untuk Jakarta," kata dia.
Taufik juga menegaskan bahwa dalam kultur PKS, seluruh kader menjunjung tinggi prinsip ketaatan terhadap keputusan partai. Ia memastikan tidak ada penolakan dari Khoirudin terkait rencana pergantian tersebut.
Baca Juga: Longsor Sampah di Bantargebang Timbulkan Korban Jiwa, DPRD Jakarta: Keselamatan Prioritas Utama
"Tapi intinya kami di PKS, baik di Dewan maupun di tempat lain, itu saminawatona. Jadi Ustaz Khoirudin juga menyatakan bahwa ya saya ditempatkan dimana saja, enggak apa-apa. Dari tadinya ketua menjadi, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya kemudian diturunkan lagi menjadi orang-orang biasa ya, it's okay disini," ungkap dia.
Taufik mengungkapkan, Khoirudin akan mendapatkan penugasan baru di tingkat DPP PKS. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Khoirudin dinilai akan berperan dalam pembinaan struktur partai di seluruh Indonesia.
"Di DPP ada. Jadi kita melihat pengalaman dan kapasitas beliau yang sudah berkecimpung lama di partai sebagai pimpinan dan kemudian di publik, kan dia sebelumnya Wakil Ketua DPRD," kata Taufik.
"Sehingga kemudian kita ingin menularakan kapasitas atau kebaikan tersebut ke seluruh provinsi. Jadi di DPP nanti dia justru menangani seluruh provinsi yang ada di Indonesia," lanjutnya. (cr-4)