POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat lebih dari 3.700 warga telah memanfaatkan layanan telekonsultasi kesehatan mental JakCare sepanjang tahun 2025.
Layanan ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam menangani persoalan kesehatan mental, termasuk kasus kecanduan dan tekanan akibat pekerjaan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.753 warga telah mengakses layanan konsultasi psikologis daring tersebut.
“Pelayanan kesehatan mental daring 24 jam melalui JakCare dengan psikolog klinis telah diakses oleh 3.753 warga,” ujar Rano saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 April 2026.
Baca Juga: Terekam CCTV, Tamu Hotel Gasak Uang dan Dokumen di Resepsionis Gunung Sahari
JakCare Tangani Kasus Adiksi dan Kesehatan Mental
Layanan JakCare yang dapat diakses melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) hadir sebagai solusi konsultasi kesehatan mental selama 24 jam.
Program ini difokuskan untuk menangani berbagai persoalan psikologis, mulai dari kecanduan gim online, rokok, hingga adiksi lainnya.
Tak hanya itu, JakCare juga banyak dimanfaatkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja kantoran yang mengalami stres akibat tekanan pekerjaan.
Dalam proses penanganannya, psikolog klinis akan mengevaluasi sejauh mana stres yang dialami pasien memengaruhi aktivitas dan kualitas hidup sehari-hari sebelum menentukan langkah pendampingan yang tepat.
Baca Juga: BBM Makin Mahal, Ini Cara Pramono Anung Ubah Pola Transportasi Warga Jakarta
Kepesertaan JKN di Jakarta Capai 99,94 Persen
Selain capaian layanan kesehatan mental, Pemprov DKI juga melaporkan perkembangan signifikan pada sektor jaminan kesehatan.
Rano menyebut cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jakarta telah mencapai 99,94 persen, dengan total 4,25 juta peserta didaftarkan langsung oleh pemerintah daerah.
Angka tersebut memperlihatkan hampir seluruh warga Jakarta telah terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Indeks Layanan Kesehatan Jakarta Meningkat
Pemprov DKI Jakarta juga mencatat peningkatan akses layanan kesehatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Baca Juga: Dampak Kenaikan BBM Non Subsidi, Ekonom Sebut Picu Inflasi hingga Tekan Daya Beli Masyarakat
Nilai Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index tercatat berada di angka 80,07 persen, sementara Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan berhasil mencapai 100 persen atau masuk kategori tuntas.
Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
Layanan Home Service untuk Lansia dan Warga Terbatas Mobilitas
Salah satu inovasi yang turut diperkuat adalah layanan kesehatan berbasis home service untuk warga dengan keterbatasan mobilitas, khususnya kelompok lansia.
Program ini dijalankan oleh 292 perawat koordinator Pasukan Putih yang bertugas di puskesmas pembantu, serta 584 petugas Pasukan Putih yang turun langsung memberikan layanan ke rumah-rumah warga.
Langkah ini dinilai membantu warga yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan secara langsung.
Empat Puskesmas Baru dan Rehab Lima Fasilitas Kesehatan
Untuk mendukung peningkatan layanan, Pemprov DKI juga membangun empat puskesmas baru di beberapa wilayah, yakni:
- Kecamatan Matraman
- Kelurahan Balekambang
- Kelurahan Glodok
- Kelurahan Gedong
Selain pembangunan baru, pemerintah juga melakukan rehabilitasi total lima puskesmas, meliputi:
- Puskesmas Senen
- Pustu Meruya Selatan
- Pustu Johar Baru II
- Pustu Pegangsaan
- Pustu Rorotan
Peningkatan sarana dan prasarana ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat Jakarta.