“Walaupun kita sudah 80 tahun setelah proklamasi, artinya memutus penjajahan kekuasaan, tetapi proklamasi tidak serta merta memutus penjajahan mental. Penjajahan mental baru dimulai 80 tahun lalu dan belum selesai,” ungkapnya.
Pontjo mengatakan, tanpa adanya pembebasan mental, masyarakat Indonesia tidak akan pernah benar-benar merdeka.
Ia menekankan bahwa bentuk penjajahan modern tidak lagi bersifat fisik, melainkan lebih kepada dominasi cara berpikir dan ketergantungan yang menghambat kemandirian bangsa.
Baca Juga: Kembali Terpilih jadi Ketum FKPPI, Begini Keinginan Pontjo Sutowo
“Oleh karena itu, kita harus kembali memperkuat semangat pembebasan itu dilanjutkan di masa-masa depan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari keluarga besar TNI-Polri, FKPPI merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berada di garis depan dalam memperjuangkan semangat pembebasan tersebut.
Pontjo menyebut, nilai-nilai perjuangan 1945 sejatinya adalah semangat pembebasan yang harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
“FKPPI sebagai bagian dari keluarga besar TNI-Polri merasa punya tanggung jawab untuk berdiri paling depan memperjuangkan semangat pembebasan itu,” katanya.
Ia juga menyinggung peran besar TNI-Polri dalam sejarah perjuangan bangsa, yang dinilainya sebagai salah satu organisasi paling berpengaruh dalam upaya pembebasan Indonesia dari penjajahan.
Namun, ia mengakui bahwa dinamika zaman menuntut adanya penyesuaian dalam cara perjuangan.
Pontjo menjelaskan, pada masa lalu TNI memiliki dua kekuatan utama, yakni kekuatan teknis dan kekuatan sosial. Namun pascareformasi, terdapat pembatasan terhadap peran sosial TNI, sehingga penggunaan “senjata sosial” menjadi belum optimal.
“Sejak reformasi, ada kebutuhan untuk TNI membatasi diri dalam kegiatan sosial, sehingga penggunaan senjata sosial masih belum jelas bagaimana seharusnya dilakukan,” ujarnya.
