Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa peluang PPPK paruh waktu untuk menerima Gaji Ke-13 sebenarnya cukup besar. Alasannya sederhana: tidak ada larangan eksplisit dalam PP Nomor 9 Tahun 2026.
Meski begitu, kepastian tetap bergantung pada aturan turunan.
Di sinilah peran juknis menjadi krusial bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu arah implementasi. Tanpa itu, regulasi yang seharusnya memberi kepastian justru berpotensi menimbulkan tafsir beragam.
Bagi PPPK paruh waktu, situasi ini bukan hanya soal angka dalam slip gaji. Ada aspek pengakuan dan keadilan yang ikut dipertaruhkan.
Sambil menunggu, langkah paling rasional adalah memastikan status kepegawaian tetap aktif dan terus memantau informasi resmi dari pemerintah. Sebab pada akhirnya, hak yang tertulis di atas kertas tetap membutuhkan kejelasan teknis agar benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
