Haji 2026 Siap Berangkat, Persiapan Hampir Rampung dan Jadwal Dipastikan Tepat Waktu

Kamis 02 Apr 2026, 18:30 WIB
Ilustrasi. Persiapan haji 2026 hampir selesai. Pemerintah memastikan jadwal pemberangkatan tetap sesuai rencana dengan fokus pada keselamatan, pelayanan optimal, dan transparansi anggaran. (Sumber: Pexels/Fahad Puthawala)

Ilustrasi. Persiapan haji 2026 hampir selesai. Pemerintah memastikan jadwal pemberangkatan tetap sesuai rencana dengan fokus pada keselamatan, pelayanan optimal, dan transparansi anggaran. (Sumber: Pexels/Fahad Puthawala)

POSKOTA.CO.ID - Pemerintah memastikan seluruh tahapan operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan sesuai rencana.

Kesiapan yang telah mencapai hampir 100 persen menjadi sinyal kuat bahwa proses pemberangkatan jemaah akan berlangsung tepat waktu tanpa hambatan berarti.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan langsung progres tersebut dalam pertemuan bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur.

Ia menegaskan bahwa seluruh aspek teknis dan non-teknis terus dimatangkan demi memastikan pelayanan maksimal bagi jemaah.

Baca Juga: Amsal Sitepu Bebas, Ketum Gekrafs Kawendra: Ini Kemenangan Besar Ekonomi Kreatif

Penyelenggaraan Haji Nasional

Melansir dari laman resmi Kemenhaj, Menhaj Mochamad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya peran Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah kuota jemaah terbesar di Indonesia. Dengan posisi strategis tersebut, keberhasilan penyelenggaraan haji di wilayah ini dinilai akan menjadi tolok ukur keberhasilan secara nasional.

Ia juga menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus mencerminkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, serta bebas dari praktik penyimpangan.

"Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif," ujar Menhaj di Jombang, Jumat 27 Maret 2026.

Pengawasan Ketat Dana Haji Rp18 Triliun

Besarnya dana yang dikelola dalam penyelenggaraan haji menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan nilai mencapai Rp18 triliun, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.

Untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dan pengawas, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian.

"Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah," tegasnya.


Berita Terkait


News Update